IPB Gagas Pengelolaan Big Data untuk Penataan Wilayah di Masa Pandemi

BOGOR, KOMPAS.com - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arif Satria menyatakan, di masa pandemi Covid-19 saat ini, pengelolaan big data dan sistem informasi yang kuat dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah dan tata ruang.

Arif mengatakan, perkembangan teknologi yang begitu cepat ditambah munculnya wabah virus SARS-CoV-2 (virus corona tipe 2) menuntut seluruh sektor harus bisa beradaptasi dengan situasi yang sulit digambarkan.

Ia melihat, perencanaan pembangunan harus bisa merespons keadaan ini dengan mempersiapkan data dan sistem informasi yang kuat.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Lanjutkan Penataan Waduk Sunter pada Awal 2021

"Era pandemi ini memang penuh ketidakpastiaan. Syarat untuk bisa adaptif, kita harus punya mindset dan pandangan baru. Kecepatan perubahan yang begitu dahsyat memerlukan kemampuan berkolaborasi dan fleksibilitas,"ungkap Arif, Jumat (24/7/2020).

"Selanjutnya juga kelincahan dan kreativitas. Kemampuan inilah yang diperlukan untuk menghadapi perubahan yang sulit digambarkan," lanjutnya.

Arif menambahkan, penataan wilayah harus mengikuti tren yang ada. Untuk mencapai hal itu, sambungnya, dibutuhkan big data agar mampu menyesuaikan perubahan.

Ia menuturkan, dengan data yang diolah dengan cara kreatif dan inovatif akan menghasilkan solusi terbaik yang dibutuhkan.

Baca juga: Pemerintah: Penataan Pulau Reklamasi dalam Perpres 60/2020 Sudah Tepat

"Perancanaan wilayah di masa depan tidak dapat dihadapi dengan cara biasa. Diperlukan wawasan dan visi yang kuat dalam basis kerja sama dan jaringan yang kuat. Era ini bukan untuk dihindari tapi harus disikapi secara rasional, sistem informasi dan keputusan-keputusan tepat," jelasnya.

Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan (ITSL) Fakultas Pertanian IPB University Baba Barus mengatakan, perencanaan dan pengembangan wilayah memerlukan data yang besar.

Bahkan, katanya, penggunaan big data saat ini sudah banyak digunakan dalam pembangunan spasial publik.

Sebab itu, lanjut dia, sinergitas antara lembaga riset yang diisi oleh praktisi perguruan tinggi dan pemerintah harus terjalin kuat.

"Kalau kita tidak terkoneksi, maka akan terjadi gap. Di satu sisi birokrasi menyatakan telah bekerja dengan baik, namun tidak terkoneksi dengan peneliti. Jadi, saya kira koneksi dan kolaborasi itu penting," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang menyampaikan, karakter baru dalam mengelola pemanfaataan ruang adalah kesiapan terhadap ketidakpastian. Caranya, dengan menerapkan modul simulasi dan analisa dampak.

Menurut dia, tanpa pendataan yang komprehensif maka akan sulit dalam pengendalian tata ruang yang seimbang dengan lingkungan maupun investasi.

Lanjut dia, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan akademisi melalui riset-riset sehingga big data dapat menyentuh seluruh sektor khususnya untuk lokasi pembangunan di wilayah metropolitan.

"Kita bisa menganalisa dari data besar dan kecil ditambah lagi bisa terhubung dengan simulasi dan analisa dampaknya," tutup dia.