Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Nasdem Sebut Lemahnya Pengawasan Pemprov DKI Bikin Warga Sepelekan Covid-19

Kompas.com - 06/08/2020, 18:28 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai pengawasan dan penanganan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Covid-19 semakin melemah.

Hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa Covid-19 sudah tak ada dan kondisi sudah normal.

Salah satunya adalah penyemprotan disinfektan secara massal yang dinilai Nova kini tak lagi dijalankan.

Padahal pada awal Covid-19 menyebar di Ibu Kota, Pemprov DKI menggalakkan penyemprotan di berbagai jalan bahkan wilayah.

Baca juga: Bertambah 597 Kasus Positif Covid-19 di Jakarta, Lonjakan Tertinggi Sejak Awal Pandemi

"Perlu diingatkan kayak disinfektan tuh sudah enggak ada di jalan-jalan padahal harus. Kalau masih ada masyarakat bakal lihat dan ngeh oh virus masih ada dan mengkhawatirkan," ucap Nova saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

"Sudah 5 bulan saya lihat penyemprotan disinfektan di wilayah wilayah pun sudah enggak ada itu saya ingatkan juga ke Pemprov. Bagaimana mengefektifkan lagi hal itu," lanjutnya.

Nova menganggap gugus tugas hingga tingkat terendah seperti kelurahan dan RW pun kini mulai tak menjalankan tugasnya.

Masyarakat pun akhirnya tak merasa kasus Covid-19 di DKI masih ada padahal setiap harinya jumlah kasus justru melonjak.

"Ada namanya gugus tugas sampai tingkat RW. Saya lihat dari awal yang ngumpul pun dibubarin sekarang saya rasa gugus tugas apa yang dikerjakan? Dulu setiap kelurahan ada rapatnya dibuat ini sekarang harus aktif lagi. Masyarakat pun ngerasa ini kok enggak selesai? Ya tapi bagaimana kita harus tetap jalanin protokol kesehatan," kata dia.

Ia pun meminta masyarakat untuk turut berkolaborasi dengan pemerintah agar membantu virus ini cepat hilang dengan cara mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Kadinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 Jakarta Jauh Lebih Rendah Dibanding Nasional

"Saya khawatir dari awal PSBB sampai sekarang PSBB transisi jumlah kasus bahkan pernah 500 itu tinggi banget. Artinya harus sama sama kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah," tutur wakil ketua Komisi D ini.

Diketahui, dalam dua pekan terakhir, penambahan kasus positif Covid-19 masih fluktuatif, setidaknya tercatat lima kali lonjakan kasus di Jakarta.

Lonjakan pertama pada 27 Juli 2020, tercatat 473 tambahan kasus baru Covid-19 di Jakarta.

Kala itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan, lonjakan penambahan kasus baru itu merupakan akumulasi pada 25 Juli dan 26 Juli 2020.

Artinya, 233 kasus dari tanggal 25 Juli dan 240 kasus dari tanggal 26 Juli.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com