Dinilai Langgar Aturan dan Janji, DPR Disomasi Masa Aksi Penolakan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/08/2020, 15:06 WIB
Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/UMARUL FARUQMassa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi mengajukan somasi kepada DPR RI yang dinilai melanggar ketentuan dan pernyataan atau janjinya di depan perwakilan massa aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juli 2020 lalu.

Sebab, dalam pertemuan tersebut, DPR RI berjanji untuk tidak akan melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di masa reses.

Bahkan, salah satu pimpinan DPR menyatakan pembahasan di masa reses adalah melanggar aturan DPR.

“Pada waktu itu, yang menerima adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kemudian juga ada Anggota Komisi III Habiburokhman, dan ada pimpinan Baleg Andi Aglas yang ikut hadir menemui delegasi bersepakat dan berjanji akan menghentikan proses pembahasan RUU Cipta Kerja selama masa reses,” kata Sekertaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers, Minggu (9/8/2020).

Baca juga: Demo di DPR, Buruh Pertanyakan Dikebutnya Pembahasan Omnibus Law

“Dan selama reses, juga disebutkan oleh Pak Dasco, kalau melakukan pembahasan di masa reses itu bagian dari melanggar peraturan DPR sendiri,” ujar Dewi.

Dewi menyebut, DPR telah menyalahi tata tertib DPR dengan malaksanakan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam masa reses.

Sebab, kata dia, seharusnya DPR melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi.

“Ini juga menyalahi tata tertib masa sidang ya, kewajiban anggota DPR masa reses adalah  melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR, untuk melaksanakan kunjungan kerja, menyerap aspirasi konstituennya dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh para anggota DPR kepada konsituennya,” ungkap Dewi.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg: Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja atas Persetujuan Pimpinan DPR

“Bukan membahas satu RUU yang sebenarnya kontroversialnya, dari sisi substansinya sudah menuai penolakan secara meluas di banyak tempat dan banyak aspirasi dari masyarakat,” tutur dia.

Lebih lanjut Dewi mengatakan, DPR sebagai lembaga politik seharusnya menegakkan konstitusi bukan untuk melanggar konstitusi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Tewas Ditusuk di Kalideres

Seorang Pria Tewas Ditusuk di Kalideres

Megapolitan
PPKM Diperpanjang, Wagub DKI: Tak Ada Perubahan Aturan Kecuali Jam Buka Restoran

PPKM Diperpanjang, Wagub DKI: Tak Ada Perubahan Aturan Kecuali Jam Buka Restoran

Megapolitan
Kebakaran di Toko Elektronik Pasar Minggu, Diduga karena Puntung Rokok

Kebakaran di Toko Elektronik Pasar Minggu, Diduga karena Puntung Rokok

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Tangerang Raya, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Tangerang Raya, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 21 April 2021

Megapolitan
Tak Mau Pompa ASI karena Kesakitan, Seorang Ibu Dianiaya Suaminya di Serpong

Tak Mau Pompa ASI karena Kesakitan, Seorang Ibu Dianiaya Suaminya di Serpong

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 21 April 2021

Megapolitan
10 Artis yang Berulang Kali Terjerat Kasus Narkoba, dari Tio Pakusadewo hingga Rio Reifan

10 Artis yang Berulang Kali Terjerat Kasus Narkoba, dari Tio Pakusadewo hingga Rio Reifan

Megapolitan
KSAD Sebut Kasus Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru Dikawal Danpuspom hingga Pangdam Jaya

KSAD Sebut Kasus Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru Dikawal Danpuspom hingga Pangdam Jaya

Megapolitan
Cerita Warga Bogor Rela Menginap di GOR Pajajaran Demi Hindari Antrean BLT UMKM

Cerita Warga Bogor Rela Menginap di GOR Pajajaran Demi Hindari Antrean BLT UMKM

Megapolitan
Pencuri Motor Berkedok Driver Ojek Online di Duren Sawit Ditangkap Polisi

Pencuri Motor Berkedok Driver Ojek Online di Duren Sawit Ditangkap Polisi

Megapolitan
Polisi Berencana Dirikan 2 Posko Cek Poin di Kota Tangerang Selama Larangan Mudik Lebaran

Polisi Berencana Dirikan 2 Posko Cek Poin di Kota Tangerang Selama Larangan Mudik Lebaran

Megapolitan
Pemkot Jakpus Akan Tutup Jembatan yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru

Pemkot Jakpus Akan Tutup Jembatan yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X