Dinilai Langgar Aturan dan Janji, DPR Disomasi Masa Aksi Penolakan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/08/2020, 15:06 WIB
Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/UMARUL FARUQMassa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi mengajukan somasi kepada DPR RI yang dinilai melanggar ketentuan dan pernyataan atau janjinya di depan perwakilan massa aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juli 2020 lalu.

Sebab, dalam pertemuan tersebut, DPR RI berjanji untuk tidak akan melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di masa reses.

Bahkan, salah satu pimpinan DPR menyatakan pembahasan di masa reses adalah melanggar aturan DPR.

“Pada waktu itu, yang menerima adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kemudian juga ada Anggota Komisi III Habiburokhman, dan ada pimpinan Baleg Andi Aglas yang ikut hadir menemui delegasi bersepakat dan berjanji akan menghentikan proses pembahasan RUU Cipta Kerja selama masa reses,” kata Sekertaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers, Minggu (9/8/2020).

Baca juga: Demo di DPR, Buruh Pertanyakan Dikebutnya Pembahasan Omnibus Law

“Dan selama reses, juga disebutkan oleh Pak Dasco, kalau melakukan pembahasan di masa reses itu bagian dari melanggar peraturan DPR sendiri,” ujar Dewi.

Dewi menyebut, DPR telah menyalahi tata tertib DPR dengan malaksanakan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam masa reses.

Sebab, kata dia, seharusnya DPR melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi.

“Ini juga menyalahi tata tertib masa sidang ya, kewajiban anggota DPR masa reses adalah  melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR, untuk melaksanakan kunjungan kerja, menyerap aspirasi konstituennya dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh para anggota DPR kepada konsituennya,” ungkap Dewi.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg: Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja atas Persetujuan Pimpinan DPR

“Bukan membahas satu RUU yang sebenarnya kontroversialnya, dari sisi substansinya sudah menuai penolakan secara meluas di banyak tempat dan banyak aspirasi dari masyarakat,” tutur dia.

Lebih lanjut Dewi mengatakan, DPR sebagai lembaga politik seharusnya menegakkan konstitusi bukan untuk melanggar konstitusi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Megapolitan
Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Megapolitan
Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Megapolitan
Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Megapolitan
Satpol PP Amankan Kakek dengan Perempuan Berusia 22 Tahun Saat Razia Hotel di Serpong

Satpol PP Amankan Kakek dengan Perempuan Berusia 22 Tahun Saat Razia Hotel di Serpong

Megapolitan
Sama dengan di RSD Wisma Atlet, Begini Perawatan Pasien Covid-19 yang Isolasi di Hotel

Sama dengan di RSD Wisma Atlet, Begini Perawatan Pasien Covid-19 yang Isolasi di Hotel

Megapolitan
12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

Megapolitan
Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Megapolitan
Pemprov Akan 'Gerebek Lumpur' Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Pemprov Akan "Gerebek Lumpur" Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Megapolitan
PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

Megapolitan
Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Megapolitan
Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al Quran Saat Dirawat di RSPAD

Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al Quran Saat Dirawat di RSPAD

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X