Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/08/2020, 12:52 WIB
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Fikri Firdaus menjanjikan anggaran insentif untuk tenaga kesehatan akan cair September mendatang.

Ia berujar, saat ini pihaknya sedang berupaya secepatnya memproses pencairan anggaran insentif tersebut.

"Target saya sih September ini selesai (sudah cair ke tenaga medis)," ujar Fikri saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).

Fikri mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun kaitan programnya. Baik itu RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), dan KAK (Kerangka Acuan Kerja).

Baca juga: Tenaga Medis di Kota Bekasi Juga Belum Terima Insentif Sejak Maret 2020

Jika penyusunannya selesai, Pemkot Bekasi baru bisa mencairkannya.

"Ketika sudah dibentuk (RKA, DPA dan KAK) nanti kita masukan dalam ABT (Anggaran Belanja Tahunan di dalam APBD perubahan) clear baru kita cairkan. Dalam proses kita sudah selesai, di Puskesmas sudah selesai, RSUD juga sudah selesai, jadi PR (pekerjaan rumah) kita karena ini proses ABT ada tiga jenjang, jadi dicantolkan dulu bagaimana ke dalam cantolan untuk pencairannya," ucap dia.

Ada sekitar 97 tenaga medis puskesmas dan 302 tenaga medis dari RSUD Kota Bekasi yang diajukan untuk mendapatkan insentif penanganan Covid-19.

Pemerintah Kota Bekasi nantinya akan menerima Rp 8,46 Miliar dari Pemerintah Pusat untuk insentif tenaga medis dimulai dari bulan Maret hingga Mei.

Anggaran insentif tenaga medis yang akan diterima Pemkot Bekasi itu akan dibagi dalam dua proses pembayaran. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2020.

Baca juga: Ekskavasi Stasiun Bekasi, Tim Cagar Budaya Temukan Struktur Bata Baru dan Fondasi

“Di mana periode pertama adalah 60 persen dan periode kedua 40 persen. Nah yang sudah masuk ke kas daerah itu sekitar Rp 5,76 miliar. Jadi untuk dana ini diperuntukkan untuk Rumah Sakit Umum Daerah tipe D dan Puskesmas,” ucap Fikri.

Adapun besaran insentif yang diberikan untuk tenaga medis maksimal dalam sebulan, yaitu dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum/dokter gigi Rp 10 juta, bidan atau perawat Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta.

Pemberiannya dilakukan secara proporsional atau disesuaikan dengan waktu jaga atau kerja.

Misal untuk dokter spesialis dalam 30 hari, hanya masuk satu hari, sehingga perhitungannya satu berbanding 30 dikalikan Rp 15 juta.

Sementara, untuk rumah sakit swasta pencairan insentifnya akan diserahkan Kemenkes langsung. Kemudian, untuk RSUD tipe B akan ditransfer oleh Provinsi Jawa Barat.

Bagi tenaga medis Covid-19 yang tidak memasuki kriteria mendapatkan intensif dari Pemerintah Pusat, maka Pemkot Bekasi juga menyiapkan anggaran pada Belanja Tak Terduga (BTT) sekitar Rp 529 juta.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Nilai Tak Perlu Pengawasan Protokol Kesehatan secara Masif

“Karena kita juga lihat sopir ambulance kan tidak masuk kriteria padahal dia antar jenazah Covid-19, petugas Labkesda yang di GOR, tenaga di Laboratorium ini,” tutur dia.

Sebelumnya, para petugas medis di Kota Bekasi belum menerima insentif untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 ( Covid-19) sejak awal pandemi terjadi pada Maret 2020.

Mereka tersebar di RSUD Kota Bekasi dan puskesmas lain di sejumlah kecamatan Bekasi.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Fikri Firdaus.

“Jadi kalau dari pertanyaan yang diajukan, insentif dari Pemerintah Pusat secara langsung belum turun kepada tenaga kesehatannya,” ujar Fikri.

Fikri mengakui, pencairan dana insentif tenaga medis dari Pemerintah Pusat terhambat karena ada beberapa perubahan peraturan secara teknis maupun tata cara pencairan insentif.

Perubahan terakhir contohnya peraturan bahwa insentif untuk tenaga medis di rumah sakit swasta akan ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat, tidak melalui Pemerintah Daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Skywalk' Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

"Skywalk" Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Megapolitan
3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

Megapolitan
Nonton 'Street Race' di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Nonton "Street Race" di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Megapolitan
Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Megapolitan
Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Megapolitan
Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Megapolitan
Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Megapolitan
Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Megapolitan
Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Megapolitan
Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.