Bogor Tak Ikut Terapkan PSBB, Anies: Kami Tidak Pernah Meminta, Itu Kewenangan Tiap Daerah

Kompas.com - 11/09/2020, 18:13 WIB
Anies Baswedan melayat Jakob Oetama di Gedung Kompas Gramedia Palmerah Selatan Unit 2, Gelora, Tanah Abang, Jakarta pada Rabu (9/9/2020) pukul 22.40 WIB. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOAnies Baswedan melayat Jakob Oetama di Gedung Kompas Gramedia Palmerah Selatan Unit 2, Gelora, Tanah Abang, Jakarta pada Rabu (9/9/2020) pukul 22.40 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghormati keputusan Pemerintah Kota Bogor yang tak mengikuti Provinsi DKI untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pasalnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto hanya memutuskan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) hingga Senin (14/9/2020) mendatang.

"Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain. Jadi, kami pun tidak pernah meminta karena itu adalah kewenangan tiap-tiap daerah," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Lakukan Pengetatan PSBB di Jakarta Mulai 14 September

Sementara itu, untuk prosedur pengetatan kegiatan perkantoran selama PSBB, Anies mengaku masih akan membahasnya pada rapat internal pada Sabtu (12/9/2020) besok.

Selanjutnya, Pemprov DKI akan mengkoordinasikan hasil rapat kepada pimpinan kota-kota penyangga.

"(Koordinasi) dengan kepala daerah (kota) penyangga sesudah Jakarta memutuskan, baru kita bicarakan," ucap dia.

Diketahui, PSBB akan kembali diterapkan mulai 14 September 2020 mendatang. Anies kala itu menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian covid 19 di Jakarta. disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata Anies, Rabu (9/9/2020).

Menurut Anies keputusan ini juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan lebih dipentingkan. Dengan penerapan PSBB ini, berbagai aktivitas dipastikan akan kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Millen Cyrus Tak Berkeberatan Ditahan di Sel Pria

Polisi Sebut Millen Cyrus Tak Berkeberatan Ditahan di Sel Pria

Megapolitan
Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua Ingin Diterapkan Setelah Ada Vaksin

Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua Ingin Diterapkan Setelah Ada Vaksin

Megapolitan
Nilai RAPBD DKI 2021 di Tinggkat Banggar Disepakati Rp 82,5 Triliun

Nilai RAPBD DKI 2021 di Tinggkat Banggar Disepakati Rp 82,5 Triliun

Megapolitan
6 Serbuan Karangan Bunga di Ibu Kota, Dukungan untuk Pangdam Jaya hingga Ahok-Djarot

6 Serbuan Karangan Bunga di Ibu Kota, Dukungan untuk Pangdam Jaya hingga Ahok-Djarot

Megapolitan
Gelapkan 48 Motor Sewaan, Satpam di Tangerang Ditangkap Polisi

Gelapkan 48 Motor Sewaan, Satpam di Tangerang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Sekelompok Pemuda Tawuran di Johar Baru, Kocar-kacir Saat Dibubarkan Polisi

Sekelompok Pemuda Tawuran di Johar Baru, Kocar-kacir Saat Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT, Lurah Pluit: Warga Sukarela dan Terpaksa Beri Uang

Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT, Lurah Pluit: Warga Sukarela dan Terpaksa Beri Uang

Megapolitan
Wajah Baru Halte Senen, Dilengkapi Lift dan Ruang Ramah Perempuan dan Anak

Wajah Baru Halte Senen, Dilengkapi Lift dan Ruang Ramah Perempuan dan Anak

Megapolitan
Memasuki Akhir Tahun, PAD Kota Bekasi Belum Capai Target

Memasuki Akhir Tahun, PAD Kota Bekasi Belum Capai Target

Megapolitan
Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Megapolitan
Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Megapolitan
3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

Megapolitan
Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Megapolitan
Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X