Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi dan Anies Tak Libatkan TNI Jemput Paksa Pasien Covid-19

Kompas.com - 15/09/2020, 16:04 WIB
Petugas berpakaian hazmat dan tim gabungan TNI dan Polri setempat menjemput paksa seorang pria positif corona yang sempat mengamuk dan memeluk orang di sekitarnya berniat untuk menularkan, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAPetugas berpakaian hazmat dan tim gabungan TNI dan Polri setempat menjemput paksa seorang pria positif corona yang sempat mengamuk dan memeluk orang di sekitarnya berniat untuk menularkan, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak melibatkan TNI dalam mekanisme penanganan Covid-19.

TNI sedianya menjadi lembaga pertahanan negara dan tak campur tangan dengan penanganan bidang non-pertahanan seperti pandemi Covid-19.

“Kami mendesak Presiden RI tidak melibatkan TNI dan lembaga militer, intelejen, atau kepolisian dalam penanganan yang secara langsung terkait dengan public health surveilance yang bukan ranah kepakaran dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Rivanlee Anandar dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020) sore.

Baca juga: KontraS Sebut Pelibatan TNI Jemput Paksa Orang Positif Covid-19 Terlalu Berlebihan

Koalisi menilai, pelibatan TNI dalam menjemput orang-orang yang positif Covid-19 untuk isolasi merupakan tindakan berlebihan.

Pasalnya, mekanisme tersebut bukanlah wewenang TNI. Hal tersebut terkesan sebagai jalan pintas agar warga patuh daripada mengedepankan pendekatan persuasif yang humanis.

“Kami mengkhawatirkan akan adanya pendekatan intimidatif yang dilakukan terhadap masyarakat dengan adanya pelibatan TNI dalam hal ini,” kata Rivan.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk tidak melibatkan aparat TNI dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk penjemputan pasien positif Covid-19 untuk keperluan isolasi terkendali,” lanjut dia.

Rivan mengatakan, penjemputan pasien positif Covid-19 adalah tugas yang bisa dilaksanakan oleh petugas kesehatan dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja sehingga tidak lagi membutuhkan keterlibatan aparat TNI.

“Kami hendak mengingatkan kembali pada Pemerintah mengenai posisi TNI sebagai lembaga pertahanan negara yang seharusnya difokuskan pada kerja-kerja pertahanan,” kata Rivan.

Kewenangan anggota TNI untuk memegang senjata dan melakukan kekerasan harus dipandang sebagai kewenangan yang harus sangat dibatasi melalui berbagai instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

369 Karyawan Positif Covid-19, PT Epson Hentikan Operasional hingga Sediakan Tempat Isolasi Karyawan

369 Karyawan Positif Covid-19, PT Epson Hentikan Operasional hingga Sediakan Tempat Isolasi Karyawan

Megapolitan
Sempat Tergenang, Banjir di Dekat TPU Karet Bivak Sudah Surut

Sempat Tergenang, Banjir di Dekat TPU Karet Bivak Sudah Surut

Megapolitan
Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, Sebuah Mobil Ringsek

Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, Sebuah Mobil Ringsek

Megapolitan
Banjir Setinggi 30 Cm Menggenangi Kawasan Citraland

Banjir Setinggi 30 Cm Menggenangi Kawasan Citraland

Megapolitan
Sempat Tergenang, Banjir di Jalan Jenderal Sudirman dan Kolong Semanggi Sudah Surut

Sempat Tergenang, Banjir di Jalan Jenderal Sudirman dan Kolong Semanggi Sudah Surut

Megapolitan
Hujan Selama 3 Jam, Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Banjir

Hujan Selama 3 Jam, Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Banjir

Megapolitan
Sempat Banjir, Kolong Jembatan Dukuh Atas Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Sempat Banjir, Kolong Jembatan Dukuh Atas Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Megapolitan
369 Karyawannya Positif Covid-19, PT Epson Jadi Klaster Industri Terbesar

369 Karyawannya Positif Covid-19, PT Epson Jadi Klaster Industri Terbesar

Megapolitan
Pemprov DKI Cairkan Dana Kartu Lansia dan Disabilitas Triwulan III

Pemprov DKI Cairkan Dana Kartu Lansia dan Disabilitas Triwulan III

Megapolitan
Polisi Pastikan 5 Jenazah ABK di Dalam Freezer Tewas karena Miras Oplosan

Polisi Pastikan 5 Jenazah ABK di Dalam Freezer Tewas karena Miras Oplosan

Megapolitan
Kapasitas ICU Sering Penuh, Pemkot Bekasi Tambah 26 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Kapasitas ICU Sering Penuh, Pemkot Bekasi Tambah 26 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Megapolitan
Katulampa Siaga 1, Bima Arya Ingatkan Anies Untuk Waspada

Katulampa Siaga 1, Bima Arya Ingatkan Anies Untuk Waspada

Megapolitan
Polisi Tangkap Sopir Angkot Penganiaya Warga di Duren Sawit

Polisi Tangkap Sopir Angkot Penganiaya Warga di Duren Sawit

Megapolitan
Sebelum Ditusuk Hingga Tewas, Pentolan Geng Copet Pernah Suruh Temannya Tusuk Tersangka

Sebelum Ditusuk Hingga Tewas, Pentolan Geng Copet Pernah Suruh Temannya Tusuk Tersangka

Megapolitan
Geng Copet Tamansari Kerap Beraksi di Halte TransJakarta

Geng Copet Tamansari Kerap Beraksi di Halte TransJakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X