Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi dan Anies Tak Libatkan TNI Jemput Paksa Pasien Covid-19

Kompas.com - 15/09/2020, 16:04 WIB
Petugas berpakaian hazmat dan tim gabungan TNI dan Polri setempat menjemput paksa seorang pria positif corona yang sempat mengamuk dan memeluk orang di sekitarnya berniat untuk menularkan, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAPetugas berpakaian hazmat dan tim gabungan TNI dan Polri setempat menjemput paksa seorang pria positif corona yang sempat mengamuk dan memeluk orang di sekitarnya berniat untuk menularkan, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak melibatkan TNI dalam mekanisme penanganan Covid-19.

TNI sedianya menjadi lembaga pertahanan negara dan tak campur tangan dengan penanganan bidang non-pertahanan seperti pandemi Covid-19.

“Kami mendesak Presiden RI tidak melibatkan TNI dan lembaga militer, intelejen, atau kepolisian dalam penanganan yang secara langsung terkait dengan public health surveilance yang bukan ranah kepakaran dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Rivanlee Anandar dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020) sore.

Baca juga: KontraS Sebut Pelibatan TNI Jemput Paksa Orang Positif Covid-19 Terlalu Berlebihan

Koalisi menilai, pelibatan TNI dalam menjemput orang-orang yang positif Covid-19 untuk isolasi merupakan tindakan berlebihan.

Pasalnya, mekanisme tersebut bukanlah wewenang TNI. Hal tersebut terkesan sebagai jalan pintas agar warga patuh daripada mengedepankan pendekatan persuasif yang humanis.

“Kami mengkhawatirkan akan adanya pendekatan intimidatif yang dilakukan terhadap masyarakat dengan adanya pelibatan TNI dalam hal ini,” kata Rivan.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk tidak melibatkan aparat TNI dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk penjemputan pasien positif Covid-19 untuk keperluan isolasi terkendali,” lanjut dia.

Rivan mengatakan, penjemputan pasien positif Covid-19 adalah tugas yang bisa dilaksanakan oleh petugas kesehatan dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja sehingga tidak lagi membutuhkan keterlibatan aparat TNI.

“Kami hendak mengingatkan kembali pada Pemerintah mengenai posisi TNI sebagai lembaga pertahanan negara yang seharusnya difokuskan pada kerja-kerja pertahanan,” kata Rivan.

Kewenangan anggota TNI untuk memegang senjata dan melakukan kekerasan harus dipandang sebagai kewenangan yang harus sangat dibatasi melalui berbagai instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Megapolitan
Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Megapolitan
Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Megapolitan
Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Megapolitan
Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Megapolitan
Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Megapolitan
Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Megapolitan
Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X