9 Perusahaan dan 40 Rumah Makan di Jaktim Kena Sanksi karena Langgar PSBB

Kompas.com - 17/09/2020, 08:19 WIB
Perkantoran dengan banyak karyawan berisiko menularkan virus corona KOMPAS.com/DEAN PAHREVIPerkantoran dengan banyak karyawan berisiko menularkan virus corona
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali diberlakukan sejak Senin (14/9/2020) lalu, Pemkot Jakarta Timur sudah menindak sembilan perusahaan dan 40 rumah makan yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Sembilan perusahaan ini terdiri dari PT dan CV. Sedangkan restoran yang dikenakan sanksi juga terdiri dari rumah makan kecil dan besar.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur Budhy Novian saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2020).

Menurut data yang diterima Kompas.com dari Budhy, sejak Senin lalu pihaknya sudah memeriksa 138 tempat usaha. Namun sejauh ini hanya 49 sembilan yang melanggar.

Baca juga: Dua Kafe di Jaksel Didenda Rp 50 Juta karena Kembali Langgar PSBB, Salah Satunya Pernah Disidak Anies

Rata-rata tempat usaha melanggar protokol kesehatan seperti tidak mengurangi jumlah karyawan hingga 25 persen, tidak menjaga jarak antarpegawai, dan masih menyediakan layanan makan di tempat untuk restoran.

Alhasil sebanyak 13 perusahaan ditutup selama 1x24 jam, 2 tempat usaha dikenakan sanksi 1x24 jam, dan 34 tempat usaha dikenakan sanksi tertulis.

"Perusahaa non-esensial yang melanggar ketentuan jumlah karyawan kita kenakan sanksi penutupan 3x24 jam," kata dia.

Salah satu tempat usaha yang ditutup sementara yakni PT Kianis Pratama.

Satpol PP Jakarta Timur menutup kantor yang berada di kawasan Pulogadung tersebut lantaran mempekerjakan karyawan dengan jumlah di atas 25 persen.

Perusahaan kategori non-esensial yang bergerak dalam bidang penyewaan forklift ini pun dikenakan sanksi penutupan sementara selama 3x24 jam.

Baca juga: Langgar PSBB, 23 Rumah Makan di Jakarta Ditutup Sementara

Budhy berharap perusahaan lain juga menerapkan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak timbul klaster baru di lingkungan perkantoran.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB ketat mulai Senin (14/9/2020).

Dengan diterapkannya PSBB ketat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Hanya 11 bidang usaha yang masih diperkenankan bekerja dari kantor selama PSBB ketat ini.

Usaha yang mendapat izin pengecualian operasi bidang non-esensial harus mengajukan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta.

Anies menegaskan, WFH bukan berarti meliburkan kegiatan perekonomian, melainkan kembali menugaskan warga untuk bekerja dari rumah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Januari: Bertambah 93, Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 4.883

UPDATE 24 Januari: Bertambah 93, Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 4.883

Megapolitan
IDI Jakarta Sebut PPKM Periode Pertama Belum Efektif Kurangi Kasus Covid-19

IDI Jakarta Sebut PPKM Periode Pertama Belum Efektif Kurangi Kasus Covid-19

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Jakarta Catat 3.512 Kasus Positif Covid-19, Kasus Aktif Tembus 24.224

UPDATE 24 Januari: Jakarta Catat 3.512 Kasus Positif Covid-19, Kasus Aktif Tembus 24.224

Megapolitan
Daftar 49 Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridenfikasi

Daftar 49 Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridenfikasi

Megapolitan
Banjir Mulai Surut, Ruas Jalan di Bekasi Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Banjir Mulai Surut, Ruas Jalan di Bekasi Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Megapolitan
Minggu Sore, 10 Lokasi di Jakut dan Jaktim Tergenang Air

Minggu Sore, 10 Lokasi di Jakut dan Jaktim Tergenang Air

Megapolitan
Banjir Melanda 6 Kecamatan di Bekasi, Ketinggian Air Sempat Mencapai 1,2 Meter di Pondok Gede

Banjir Melanda 6 Kecamatan di Bekasi, Ketinggian Air Sempat Mencapai 1,2 Meter di Pondok Gede

Megapolitan
Tiga Hari Dibuka, Sudah 86 Jenazah Dimakamkan di TPU Bambu Apus dengan Protap Covid-19

Tiga Hari Dibuka, Sudah 86 Jenazah Dimakamkan di TPU Bambu Apus dengan Protap Covid-19

Megapolitan
Hujan Deras, Beberapa Perumahan dan Ruas Jalan di Bekasi Banjir

Hujan Deras, Beberapa Perumahan dan Ruas Jalan di Bekasi Banjir

Megapolitan
Daftar 25 Kelurahan di Jakarta dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Jagakarsa 312 Kasus

Daftar 25 Kelurahan di Jakarta dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Jagakarsa 312 Kasus

Megapolitan
Hujan Deras Sejak Minggu Pagi, 10 Lokasi di Jakarta Tergenang Air

Hujan Deras Sejak Minggu Pagi, 10 Lokasi di Jakarta Tergenang Air

Megapolitan
Imbas RS Penuh, Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Tangsel Meningkat

Imbas RS Penuh, Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Tangsel Meningkat

Megapolitan
Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, Wagub DKI Sampaikan Belasungkawa

Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, Wagub DKI Sampaikan Belasungkawa

Megapolitan
Ruang ICU Penuh, Wakil Wali Kota Tangsel: Masyarakat Jangan Sakit

Ruang ICU Penuh, Wakil Wali Kota Tangsel: Masyarakat Jangan Sakit

Megapolitan
PPKM di Tangsel Belum Maksimal, Tingkat Kedisiplinan Masyarakat Tak Sesuai Target

PPKM di Tangsel Belum Maksimal, Tingkat Kedisiplinan Masyarakat Tak Sesuai Target

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X