Jusuf Kalla Sebut Pemerintah Harus Tegas Menjatuhkan Sanksi kepada Pelanggar PSBB

Kompas.com - 17/09/2020, 16:07 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla. Dok. PMIKetua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan ketegasan dan sanksi untuk mendisiplinkan masyarakat dalam pengawasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan PSBB di Jakarta menampakkan hasil sesuai yang diharapkan.

Baca juga: Jakarta Akan PSBB Total, PAN: Harus Ada Pengawasan Ketat dan Sanksi Tegas

”PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah. Karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020).

Ketegasan dan sanksi dari pemerintah itu, lanjut Jusuf Kalla, belajar dari negara-negara di dunia ini yang berhasil menurunkan penyebaran Covid-19 yaitu membangun kedisiplinan.

Baca juga: Sanksi Tak Pakai Masker Saat di Dalam Mobil Dipertanyakan, Bagaimana Aturannya?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan PSBB dimulai pada 14 September 2020 dan belangsung selama dua minggu ke depan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, alasan penerapan PSBB total kembali karena adanya peningkatan kasus positif Covid-19 selama 12 hari pertama pada September 2020.

"Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali," ujar Anies.

Penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 tahun 2020 diterbitkan pada 13 September 2020.

Anies berharap PSBB pengetatan bisa mengendalikan penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota.

"Bila tidak terkendali, dampak ekonomi sosial budaya akan sangat besar," ungkap Anies.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 4 Diperpanjang, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Jumlah Operasional Armada

PPKM Level 4 Diperpanjang, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Jumlah Operasional Armada

Megapolitan
Babak Belur karena Pandemi Covid-19, Pengusaha Warteg: Mau Sampai Kapan PPKM Level 4?

Babak Belur karena Pandemi Covid-19, Pengusaha Warteg: Mau Sampai Kapan PPKM Level 4?

Megapolitan
Temukan Pungli Parkir di Jakarta, Adukan ke Nomor Ini

Temukan Pungli Parkir di Jakarta, Adukan ke Nomor Ini

Megapolitan
Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 Capai Rp 675 Juta, Naik Dua Kali Lipat dari 2020

Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 Capai Rp 675 Juta, Naik Dua Kali Lipat dari 2020

Megapolitan
Rumah Warga di Ciracas yang Roboh Akan Dibangun Lagi, Fondasi Digeser dari Bibir Kali

Rumah Warga di Ciracas yang Roboh Akan Dibangun Lagi, Fondasi Digeser dari Bibir Kali

Megapolitan
Fakta Kasus Dugaan Penipuan oleh Anak Akidi Tio yang Sempat Ditangani Polda Metro

Fakta Kasus Dugaan Penipuan oleh Anak Akidi Tio yang Sempat Ditangani Polda Metro

Megapolitan
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Dukcapil Duga Petugas Salah Ketik

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Dukcapil Duga Petugas Salah Ketik

Megapolitan
Kriteria Pasien Covid-19 yang Bisa Dirawat di Rumah Oksigen Gotong Royong

Kriteria Pasien Covid-19 yang Bisa Dirawat di Rumah Oksigen Gotong Royong

Megapolitan
Bangunan Ringkih dan Berada di Bibir Kali, Satu Rumah di Ciracas Roboh

Bangunan Ringkih dan Berada di Bibir Kali, Satu Rumah di Ciracas Roboh

Megapolitan
Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Megapolitan
Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Megapolitan
Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Megapolitan
Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Megapolitan
Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X