Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Wajibkan Pemilik Usaha Bentuk Satgas

Kompas.com - 18/09/2020, 15:52 WIB
Ilustrasi virus corona (Covid-19) KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi virus corona (Covid-19)

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang mewajibkan para pemilik usaha seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah makan serta pengelola pondok pesantren untuk membentuk gugus tugas atau satuan tugas penangananan dan penanggulangan Covid-19.

"Pak Wali Kota sudah terbitkan surat Edaran Nomor 800/2131-Bag. HUKUM/2020 yang isinya meminta kepada seluruh pengelola perkantoran, pusat perbelanjaan, pabrik, pondok pesantren, dan rumah yatim untuk membentuk satgas penanganan Covid-19," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang, Mulyani, Jumat (18/9/2020).

Mulyani menerangkan, aturan tersebut diterapkan dengan mengingat kasus Covid-19 yang terus meningkat dalam satu bulan terakhir di Kota Tangerang.

Baca juga: Kota Tangerang Lepas dari Zona Merah, padahal Kasus Covid-19 Meningkat Drastis

"Lonjakan kasusnya luar biasa, per Kamis (17/9/2020) kemarin ada penambahan 33 kasus positif. Makanya setiap orang harus siaga terhadap ancaman virus cCorona tak terkecuali para pengelola tempat usaha tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, lanjut Mulyani, pemerintah Kota Tangerang juga sudah mewajibkan para RT dan RW untuk membentuk satgas penanggulangan Covid-19.

"Dari awal kasus corona ada di Kota Tangerang sekitar Maret kami sudah bentuk satgas tersebut.

"Termasuk membuat lumbung warga di setiap RW untuk membantu ketahanan pangan masyarakat terutama mereka yang terdampak Covid-19," kata Mulyani.

Sanksi bagi pengelola usaha yang tidak menaati ketentuan surat edaran tersebut bisa berupa pencabutan izin usaha.

"Kami tidak akan segan untuk mencabut izinnya, kententuannya ada di Perwal Nomer 78 tahun 2020," ungkapnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Lonjakan Corona di Kota Tangerang Luar Biasa, Pemilik Usaha Diminta Bentuk Satgas Covid-19.



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X