Penularan Covid-19 di Kantor KPU Tangsel Tak Ganggu Tahapan Pilkada

Kompas.com - 18/09/2020, 18:35 WIB
. Shutterstock.
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan jadwal tahapan Pilkada tidak akan terganggu meski ada komisioner dan staf yang positif Covid-19.

Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro mengatakan, penularan yang terjadi di kantornya tidak akan mengganggu jalannya pelaksanaan tahapan selanjutnya pada Pilkada Tangsel 2020.

"Penularan tidak menganggu tahapan Pilkada. Karena tahapan Pilkada tidak berubah," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Seorang Komisioner dan Staf KPU Tangsel Positif Covid-19, Seluruh Pegawai Diuji Swab

Menurut Bambang, pelaksanaan tahapan Pilkada akan tetap berjalan sesuai jadwal yang tertuang dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.

Dia mencontohkan, pada 23 September 2020, akan tetap dilaksanakan tahapan penetapan pasangan calon.

Pada hari berikutnya, lanjut dia, KPU akan melaksanakan tahapan pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada Tangsel 2020 yang sudah ditetapkan.

"Harus sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan. Tanggal 23 September kita akan menetapkan pasangan calon. Kemudian pengundian nomor urut tanggal 24 September," kata Bambang.

Baca juga: 58 Pegawai KPU Tangsel Diuji Swab Setelah Komisioner dan Staf Positif Covid-19

Sebelumnya, seorang komisioner dan satu staf KPU Tangsel dinyatakan positif Covid-19.

Keduanya diketahui terpapar virus corona tipe 2 setelah keluarnya hasil swab test pada Rabu (16/9/2020) kemarin.

Bambang mengatakan, dua orang tersebut, yakni Komisioner Divisi Teknik dan seorang staf pendukung di KPU Tangsel.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X