Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak mendatangkan bakal pasangan calon pada tahapan penetapan kandidat Pilkada Tangsel 2020.

Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro menjelaskan bahwa sesuai jadwal yang ditentukan, tahapan penetapan pasangan calon akan berlangsung pada Rabu (23/9/2020).

Pihaknya pun sudah menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait dan juga petugas penghubung masing-masing paslon mengenai teknik pelaksanaan penetapan tersebut.

Baca juga: Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

"Dalam rapat koordinasi, kami sampaikan bahwa penetapan besok kami tidak mengundang siapa pun," ujar Bambang kepada Kompas.com, Selasa (22/9/2020) malam.

Menurut Bambang, pihaknya baru akan mengundang pasangan calon dan perwakilan partai pengusul serta pendukung pada saat pengundian nomor urut.

Tahapan itu, lanjut Bambang, bakal dilangsungkan pada Kamis (24/9/2020) atau sehari setelah penetapan kandidat Pilkada Tangsel 2020.

"Kalau untuk pengundian nomor urut baru kami laksanakan pleno terbuka, tapi dengan jumlah terbatas. Walaupun kami undang setiap pasangan calon," ungkapnya.

Bambang menyebut, setiap pasangan calon beserta anggota partainya hanya diperkenankan hadir dengan jumlah maksimal 15 orang.

Tujuannya, agar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam hal jaga jarak tetap terjaga selama pelaksanaan acara.

"Kita batasi. Maksimal 15 orang itu sudah termasuk paslon sama perwakilan partai," kata dia.

Untuk diketahui, terdapat tiga bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftarkan diri ke KPU Tangsel pada 4-6 September 2020.

Mereka adalah Muhamad - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Siti Nur Azizah Ma'ruf - Ruhamaben, dan Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan.

Pilkada Tangsel 2020 semula akan digelar pada September ini. Masa penetapan nama calon sebelumnya akan dilakukan pada 8 Juli 2020.

Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember 2020.