Ketika Buruh Merasa Dibohongi Penguasa dan Wakil Rakyat soal UU Cipta Kerja...

Kompas.com - 06/10/2020, 12:00 WIB
Aksi buruh di jalan Raya Serang Jakarta, Cikande, tepatny didepan PT PWI IstimewaAksi buruh di jalan Raya Serang Jakarta, Cikande, tepatny didepan PT PWI

Pertama, para buruh menilai UU Cipta Kerja menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Ketiga, terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai jadi kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak.

Baca juga: Apa itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh?

Keempat, para buruh menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur hidup tanpa jenis pekerjaan.

Kelima, buruh menilai dalam UU Cipta Kerja pekerja berpotensi mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif.

Keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang dalam UU Cipta Kerja.

Ketujuh, buruh menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup kehilangan jaminan pensiun dan kesehatan.

Ancam mogok massal

Para buruh mengancam akan menggelar mogok nasional dengan ada pengesahan UU itu. Mereka akan mogok kerja pada Selasa ini dan Kamis lusa.

Fajar Winarno menyampaikan, demo akan digelar secara serentak di lingkungan kerja masing-masing.

Dia menambahkan, ada sekitar 190 kantor di Kota dan Kabupaten Bekasi yang karyawannya terdaftar sebagai anggota KSPSI.

Baca juga: [HOAKS] Aksi Mogok Nasional Buruh Tolak Omnibus Law Dibatalkan

"Iya kami dapat instruksi dari semua DPP, kami dari KSPSI, tentu ada instruksi dari DPP. Dua hari kita akan aksi unjuk rasa di lingkungan kerja masing-masing," kata Fajar.

Para buruh akan menghentikan proses produksi. Fajar menyadari aksi mogok kerja itu dapat mengancam pemasukan perusahaan tempat buruh bekerja.

Akankah upaya buruh kali ini berdampak mengingat undang-undang sudah disahkan? Hanya ada satu upaya yang bisa dilakukan masyarakat sipil, yaitu menggugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi.

Akankah buruh menang melawan penguasa dan para wakil rakyat yang terhormat?

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Megapolitan
Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Megapolitan
Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Megapolitan
Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga 'Lupa' Sedang Marah ke Polisi

Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga "Lupa" Sedang Marah ke Polisi

Megapolitan
Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Megapolitan
Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Megapolitan
Beda Pandangan Pemprov dengan DPRD DKI soal KBM Tatap Muka

Beda Pandangan Pemprov dengan DPRD DKI soal KBM Tatap Muka

Megapolitan
1.823 Orang Masih Positif Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

1.823 Orang Masih Positif Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
Dendam Mantan Karyawan di Balik Pembunuhan Berencana Bos di Tangerang...

Dendam Mantan Karyawan di Balik Pembunuhan Berencana Bos di Tangerang...

Megapolitan
Bayang-bayang Lonjakan Covid-19 di Jakarta Jelang Libur Panjang Akhir Tahun

Bayang-bayang Lonjakan Covid-19 di Jakarta Jelang Libur Panjang Akhir Tahun

Megapolitan
Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X