Alasan Wali Kota Tangerang Minta Presiden Tangguhkan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 13/10/2020, 20:14 WIB
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah saat ditemui di Gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Kamis (16/7/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWali Kota Tangerang Arief Wismansyah saat ditemui di Gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Kamis (16/7/2020)

TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan alasan dia mengirim surat meminta presiden Joko Widodo untuk menangguhkan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Saya pikir begini kita kan sebagai pemda ini tentu harus menanggapi berbagai aspirasi masyarakat yang ada di lingkungan," kata dia saat dihubungi melalui telepon, Selasa (13/10/2020).

Arief mengatakan, aksi demonstrasi pada 8 Oktober lalu meminta pencabutan UU Cipta Kerja ditampung kemudian disampaikan ke Presiden dalam bentuk surat.

"Apa yang terjadi pada tanggal 8 sebagai puncak penyampaian aspirasi itu kami pemkot tangerang mengambil sikap aspirasi itu dengan menyampaikan surat ke pak presiden," kata dia.

Baca juga: Imbas Demo Tolak UU Cipta Kerja, Kereta MRT Hanya Beroperasi hingga Pukul 18.00 WIB

Arief juga mengatakan surat yang dia kirimkan ke Presiden bukan pertama kali. Hal tersebut juga dilakukan oleh kepala daerah-kepala daerah di wilayah lain.

"Kan sama halnya dengan (kepala daerah di) Jawa Barat dan Jawa Timur," ujar dia.

Sebelumnya, Arief Wismansyah mengirim surat pertimbangan penangguhan Undang-undang Cipta Kerja kepada presiden Joko Widodo.

Dalam surat bernomor 560/2278-Disnaker yang ditandatangani Arief 9 Oktober 2020 langsung ditunjukan ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Polisi Temukan Bola Kasti Diduga Berisi Cairan Kimia Saat Demo Berujung Rusuh

"Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law/Cipta Kerja oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020, di Kota Tangerang telah terjadi unjuk rasa Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) atas disahkannya Undang-Undang tersebut," tulis Arief.

Dengan pertimbangan unjuk rasa tersebut, Arief mengatakan agar presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk menangguhkan Undang-undang tersebut.

"Kiranya Bapak berkenan untuk mempertimbangkan penangguhan terhadap diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law/Cipta Kerja," tulis Arief.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Megapolitan
UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Megapolitan
Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Megapolitan
Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Megapolitan
Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Megapolitan
FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X