Tangkap 50 Pelajar yang Hendak Demo, Polres Bekasi Pastikan Tak Akan Catat di SKCK

Kompas.com - 14/10/2020, 16:59 WIB
Sejumlah Pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa terjaring razia di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (13/10/2020). Sebanyak 23 pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta diamankan oleh petugas Polisi dan TNI untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAHSejumlah Pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa terjaring razia di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (13/10/2020). Sebanyak 23 pelajar yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta diamankan oleh petugas Polisi dan TNI untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Wijonarko mengatakan tidak akan memasukan riwayat penangkapan para pelajar yang ditangkap saat akan berangkat ke aksi demo tolak UU Cipta Kerja di Monas pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Adapun, polisi menangkap sebanyak 50 pelajar kemarin, Selasa (13/10/2020).

"Ini kan masih tahap ya, belum ada kegiatan pidananya. Oleh karena itu, mereka sifatnya pembinaan (jadi akan tetap diterbitkan SKCK)," ujar Wijonarko, Rabu (14/10/2020).

Namun, Wijonarko mengaku sudah mendata nama para pelajar yang ditangkap. Jika pelajar tersebut ketahuan berbuat kerusuhan, pihak kepolisian tidak segan-segan tak menerbitkan SKCK.

Baca juga: Pelajar yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja Dicatat dalam SKCK hingga Terancam Sulit Dapat kerja

"Ya manakala mengulangi lagi, bahkan melakukan tindak pidana itu akan kita proses dan itu akan tercatat dalam catatan kepolisian," tutur dia.

Hal ini berbeda dengan di Tangerang. Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi sebelumnya mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan pelajar akan menjadi catatan saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menjelaskan, ancaman penindakan tersebut diarahkan kepada 29 pelajar yang ditangkap saat akan melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ke Jakarta.

"Kami catat di catatan kepolisian. Karena nanti apabila tercatat, itu akan terbawa terus. Kalau untuk melamar pekerjaan, meneruskan sekolah, ada catatan khusus yang akan kami sampaikan," kata Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020).

Ade mengatakan, catatan tersebut akan dituangkan saat para pelajar yang diamankan saat ini akan mengajukan SKCK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Kucurkan 'Uang Lelah' Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Pemkot Depok Kucurkan "Uang Lelah" Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

Megapolitan
Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Megapolitan
Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: “Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental”

Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: “Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental”

Megapolitan
Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Megapolitan
Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Megapolitan
Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Megapolitan
Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Megapolitan
Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Megapolitan
Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.