3 Tahun Anies, Mendapat Wagub hingga Silang Pendapat dengan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat hari ini, 16 Oktober 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bekerja selama 3 tahun sebagai pemimpin tertinggi di Ibu Kota.

Anies kala itu dilantik di Istana Kepresidenan, bersama wakilnya Sandiaga Uno. Pasangan nomor urut 3 dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 itu berhasil menang dari pasangan Ahok-Djarot pada putaran kedua.

Sementara pada putaran pertama, satu pasangan tersingkir karena mendapat suara lebih rendah dibanding Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, yakni pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Silvyana Murni.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Program Rumah DP Rp 0 Dianggap Belum Penuhi Kebutuhan Warga akan Rumah Murah

Namun, belum genap setahun memimpin roda kepemimpinan di Ibu Kota, Anies kemudian harus "berjalan satu kaki".

Pasalnya, Sandiaga mengundurkan diri pada Agustus 2018 karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Jokowi melantik Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020) itu menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Resmi memiliki Wagub

Setelah 19 bulan sendiri, Anies kemudian mendapat Wakil Gubernur pada tiga tahun kepemimpinannya.

Posisi Sandiaga digantikan kader Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara pada 15 April 2020.

Riza Patria terpilih sebagai Wagub DKI Jakarta setelah mengalahkan Nurmansjah Lubis dari PKS. Riza memperoleh 81 suara, sedangkan Nurmansjah mendapatkan 17 suara dalam pemilihan yang digelar pada 6 April 2020 di Gedung DPRD DKI.

Pemilihan itu diikuti oleh 100 anggota DPRD DKI Jakarta dan disaksikan langsung oleh Anies.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG, M LUKMAN PABRIYANTO, KOLASE: DINO OKTAVIANO Foto sebelum dan sesudah kawasan Monumen Nasional sisi selatan yang pohonnya ditebang.

Silang pendapat dengan pemerintah pusat

Memasuki tiga tahun masa kepemimpinan, Anies kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat mulai dari permasalahan normalisasi, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E.

Pada awal tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta dilanda banjir besar. Akibatnya, penanganan banjir oleh Pemprov DKI mulai dipertanyakan.

Perbedaan pendapat antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat tak dapat dihindari. Keduanya berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan.

Diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai.

Baca juga: 3 Tahun Kepemimpinan Anies, PSI Minta Lebih Transparan dan Prioritaskan Program Mendesak

Kala itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyindir Pemprov DKI bahwa 17 km dari 33 km kali Ciliwung belum dinormalisasi. Menurut Basuki, sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru sepanjang 16 km.

Kondisi itulah yang menyebabkan banjir besar melanda Ibu Kota.

"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki seusai meninjau lokasi banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (1/1/2020).

Menanggapi kritik tersebut, Anies berpendapat bahwa banjir Ibu Kota terjadi bukan perkara sudah dinormalisasi atau belum.

Baca juga: Dua Bencana Warnai Tahun Ketiga Kepemimpinan Anies di Jakarta

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," kata Anies.

Adapun daerah yang sudah dilakukan normalisasi yakni Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Menanggapi silang pendapat antara dua anak buahnya tersebut, akhirnya Presiden Jokowi menginstruksikan normalisasi semua sungai di Jakarta dilanjutkan.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memanggil sejumlah kepala daerah lain di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," kata Jokowi.

Perbedaan pendapat selanjutnya adalah mengenai revitalisasi kawasan Monas. Revitalisasi Monas disebut tidak mengantongi izin dari pemerintah pusat, tepatnya Komisi Pengarah.

Sekretaris Utama Kemensetneg Setya Utama menyebutkan, keberadaan Komisi Pengarah ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

BMW i8 ikut ramaikan peresmian Formula E di Jakarta

Terkait revitalisasi Monas, berbagai kementerian dan lembaga semestinya diberikan ruang untuk memberikan pendapat.

"Nah, tugas pengarah itu memberikan pendapat dan pengarahan terhadap Badan Pelaksana. Tugasnya memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka, kemudian melakukan pengendalian," ujar Setya.

Pemprov DKI Jakarta lalu menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan Monas karena tidak mengantongi izin Komisi Pengarah pada 28 Januari 2020.

Pada 6 Februari, Anies memberikan pernyataan bahwa revitalisasi kawasan Monas akan terus berjalan setelah menggelar rapat bersama Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara pada Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Dirut Jakpro Sebut Perhelatan Formula E Jakarta Tergantung pada Kondisi Covid-19 di Ibu Kota

"Alhamdulillah revitalisasi Monas jalan terus, jadi itu sejalan dengan Keppres Nomor 25 Tahun 1995 karena memang rancangannya dibuat mengikuti keppres," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta.

Tak hanya revitalisasi Monas, pergelaran balap mobil listrik Formula E yang sedianya digelar di kawasan Monas juga tak mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah.

Pergelaran Formula E diizinkan jika berlangsung di kawasan di luar Monas sehingga tak mengganggu cagar budaya.

Lintasan Formula E sepanjang 2,6 kilometer rencananya dimulai dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Lintasan kemudian belok kiri ke Jalan Silang Merdeka Tenggara dan masuk ke kawasan Monas, memutari Jalan Titian Indah di dalam Monas, menuju Jalan Silang Merdeka Barat Daya, dan berakhir kembali di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Menanggapi perbedaan itu, lagi-lagi Anies mengubah kebijakannya. Pemprov DKI Jakarta langsung berkomunikasi dengan FIA Formula E untuk menentukan lintasan baru.

"Tadi malam kami sudah langsung komunikasi dengan pengelola Formula E dan organisasi balap internasional yang kemudian sore ini tim mereka sudah dalam perjalanan ke Jakarta untuk menentukan lokasi baru," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Meskipun demikian, pergelaran Formula E tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.