3 Tahun Kepemimpinan Anies, Fraksi PSI Nilai Ada 10 Kemunduran di Jakarta

Kompas.com - 16/10/2020, 12:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam dalam siaran video dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov DKI Jakarta yang diterima Minggu (24/5/2020) Dok Diskominfotik Prov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam dalam siaran video dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov DKI Jakarta yang diterima Minggu (24/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengomentari tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selama memimpin, Anies dinilai justru membawa setidaknya sepuluh hal yang dianggap kemunduran di Ibu Kota.

Kemunduran yang dimaksud yakni dua hal. Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, Fraksi PSI membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, F-Nasdem Kritik Realisasi OK OCE Tak Sesuai Janji

"Perlu diingat bahwa, jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Jumat (16/10/2020).

Sepuluh kemunduran tersebut menurut PSI sebagai berikut :

1. Pembahasan anggaran terlambat, bahkan terkesan ditunda-tunda

Pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran.

PSI Khawatir, dengan situasi di tengah pandemi, dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum atau ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari.

2. Transparansi anggaran dinilai buruk, pada saat perencanaan maupun realisasinya

Sejak 2017, Pemprov DKI membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya.

Pada web tersebut, masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran.

"Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan," ucap Idris.

3. Nasib dana commitment fee Formula E Rp 560 miliar masih belum jelas

Hal selanjutnya yang dikritisi PSI dalam pemerintahan Anies adalah mengenai commitment fee Formula E yang masih belum jelas akibat ditundanya ajang balap mobil listrik tersebut.

Diketahui, Pemprov DKI telah menyetorkan uang commitment fee Rp 360 miliar dan Rp 200 miliar kepada panitia Formula E.

"Namun demikian, belum terlihat kesungguhan niat dari Gubernur Anies untuk mengembalikan uang Rp 560 miliar tersebut," lanjut Idris.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Megapolitan
Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Megapolitan
Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Megapolitan
UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Megapolitan
Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Megapolitan
Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Megapolitan
3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Megapolitan
Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X