3 Tahun Kepemimpinan Anies, Fraksi PSI Nilai Ada 10 Kemunduran di Jakarta

Kompas.com - 16/10/2020, 12:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam dalam siaran video dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov DKI Jakarta yang diterima Minggu (24/5/2020) Dok Diskominfotik Prov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam dalam siaran video dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov DKI Jakarta yang diterima Minggu (24/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengomentari tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selama memimpin, Anies dinilai justru membawa setidaknya sepuluh hal yang dianggap kemunduran di Ibu Kota.

Kemunduran yang dimaksud yakni dua hal. Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, Fraksi PSI membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, F-Nasdem Kritik Realisasi OK OCE Tak Sesuai Janji

"Perlu diingat bahwa, jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Jumat (16/10/2020).

Sepuluh kemunduran tersebut menurut PSI sebagai berikut :

1. Pembahasan anggaran terlambat, bahkan terkesan ditunda-tunda

Pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran.

PSI Khawatir, dengan situasi di tengah pandemi, dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum atau ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari.

2. Transparansi anggaran dinilai buruk, pada saat perencanaan maupun realisasinya

Sejak 2017, Pemprov DKI membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya.

Pada web tersebut, masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran.

"Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan," ucap Idris.

3. Nasib dana commitment fee Formula E Rp 560 miliar masih belum jelas

Hal selanjutnya yang dikritisi PSI dalam pemerintahan Anies adalah mengenai commitment fee Formula E yang masih belum jelas akibat ditundanya ajang balap mobil listrik tersebut.

Diketahui, Pemprov DKI telah menyetorkan uang commitment fee Rp 360 miliar dan Rp 200 miliar kepada panitia Formula E.

"Namun demikian, belum terlihat kesungguhan niat dari Gubernur Anies untuk mengembalikan uang Rp 560 miliar tersebut," lanjut Idris.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras, Jalan Wadas Raya di Pancoran Mas Depok Longsor

Hujan Deras, Jalan Wadas Raya di Pancoran Mas Depok Longsor

Megapolitan
Dini Hari, Petugas Damkar Bersihkan Ceceran Tanah yang Membahayakan Pengendara

Dini Hari, Petugas Damkar Bersihkan Ceceran Tanah yang Membahayakan Pengendara

Megapolitan
Libur Maulid Nabi, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lengang

Libur Maulid Nabi, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lengang

Megapolitan
Menunggu Hasil Swab Test, 103 WNA Pencari Suaka di Tangsel Diminta Isolasi Mandiri

Menunggu Hasil Swab Test, 103 WNA Pencari Suaka di Tangsel Diminta Isolasi Mandiri

Megapolitan
Sakit Stroke, Pasien 60 Tahun Tewas Setelah Lompat dari Lantai 5 RS Tarakan

Sakit Stroke, Pasien 60 Tahun Tewas Setelah Lompat dari Lantai 5 RS Tarakan

Megapolitan
Pesepeda Hendak Dibegal di Kembangan, Ini Kronologinya

Pesepeda Hendak Dibegal di Kembangan, Ini Kronologinya

Megapolitan
Warga Korban Banjir Sebut PT Khong Guan Janjikan CSR dan Pekerjaan

Warga Korban Banjir Sebut PT Khong Guan Janjikan CSR dan Pekerjaan

Megapolitan
PT Khong Guan Tawar Setengah Nilai Ganti Rugi, Ini Respons Warga

PT Khong Guan Tawar Setengah Nilai Ganti Rugi, Ini Respons Warga

Megapolitan
Mencari Lokasi Isolasi OTG Covid-19 di Depok...

Mencari Lokasi Isolasi OTG Covid-19 di Depok...

Megapolitan
Kisah Tukang Galian asal Brebes, Setia Menunggu Kerja di Lebak Bulus sejak Puluhan Tahun Lalu

Kisah Tukang Galian asal Brebes, Setia Menunggu Kerja di Lebak Bulus sejak Puluhan Tahun Lalu

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

Megapolitan
Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Megapolitan
Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Megapolitan
Hari Ketiga Operasi Zebra di Jakbar, Tidak ada Pengemudi yang Ditilang

Hari Ketiga Operasi Zebra di Jakbar, Tidak ada Pengemudi yang Ditilang

Megapolitan
UPDATE Grafik 28 Oktober: Total 7.007 Kasus Covid-19 di Depok

UPDATE Grafik 28 Oktober: Total 7.007 Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X