Kompas.com - 23/10/2020, 16:20 WIB
Para petugas ambulans gawat darurat (AGD) melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk memprotes keputusan PHK tiga petugas, padahal dalam kondisi COVID-19, di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2020). Antara/Ricky PrayogaPara petugas ambulans gawat darurat (AGD) melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk memprotes keputusan PHK tiga petugas, padahal dalam kondisi COVID-19, di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pekerja ambulans gawat darurat (AGD) yang tergabung dalam perkumpulan pekerja AGD (PPAGD) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Massa mengadukan sejumlah masalah yang mereka alami.

Merespons demo tersebut, Kepala unit pelayanan ambulan gawat darurat (UP AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta Iwan Kurniawan menjelaskan, para pekerja AGD dilarang membentuk serikat kerja karena status pekerja AGD berada di bawah Dinkes DKI Jakarta.

"Nah, kalau instansi pemerintah, aturannya juga mengacu pada aturan pemerintah, seperti pergub, peraturan kepala dinas karena ini pengelolaannya BLUD (badan layanan umum daerah). Jadi, kita juga punya peraturan BLUD AGD DKI Jakarta. Nah, karena ini instansi pemerintah juga, tidak memungkinkan adanya serikat pekerja," kata Iwan saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Iwan membenarkan memang pernah ada serikat pekerja AGD ketika status mereka berada di bawah naungan yayasan.

Ketika berada di bawah naungan Dinkes DKI, maka seluruh gaji dan tunjangan para pekerja dibayarkan menggunakan APBD DKI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah kenapa di AGD pernah ada serikat pekerja? Karena dulu sebelum menjadi UPT AGD di bawah Pemprov DKI Jakarta, itu berbentuk yayasan sebelum 2007. Nah setelah 2007 itu diambil alih Pemprov DKI jadi UPT di bawah Dinkes," ujar Iwan.

Mengenai polemik PHK sepihak terhadap tiga karyawan UP AGD, Iwan membantahnya.

Menurut Iwan, sebanyak tiga pekerja diberhentikan secara hormat karena melanggar aturan yang berlaku. Meskipun demikian, Iwan tak menjelaskan jenis aturan yang dilanggar.

"Yang tiga orang betul sudah dikeluarkan SK PHK, pemberhentian dengan hormat. Kan total 72, yang diberhentikan dengan hormat 3, dan 69 (pekerja) dapat SP 1-2. Sebetulnya kalau dibilang terancam PHK, enggak juga, dalam waktu 6 bulan diberlakukan pembinaan," ucap Iwan.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Sebelumnya, pekerja ambulans gawat darurat (AGD) mengadukan sejumlah masalah yang mereka alami, salah satunya minimnya alat pelindung diri (APD) yang layak bagi petugas AGD saat bertugas di tengah pandemi Covid-19.

"Kami menyuarakan mengenai hak-hak normatif tenaga kesehatan. Satu, APD yang layak, itu sering tidak kami dapatkan," ucap Pengurus PPAGD Dinkes DKI Jakarta Abdul Adjis, seperti dikutip Antara.

Kedua, PPAGD Dinkes DKI menuntut agar iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka dibayarkan. Sebab, kata dia, pembayaran dilakukan baru sampai Maret 2020.

"Yang kedua, jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kami dibayarkan hanya sampai Maret 2020 saja. Selanjutnya sampai sekarang belum dibayarkan," kata Adjis.

Baca juga: Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Ketiga, mereka menyampaikan keluhan tidak ada sekat antara sopir ambulans dan pasien di dalam mobil.

"Ketiga, masalah alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP, baik itu unit ambulansnya yang harusnya disekat karena ada penanganan Covid. Ini harus disekat, ada aturan-aturan teknisnya. Itu dilanggar semua oleh kantor, oleh pimpinan-pimpinan kami. Itu yang kami suarakan," katanya.

Menurut Adjis, semua permasalahan tersebut pernah disampaikan ke pimpinan mereka.

"Kami tenaga kesehatan di bawah Pemprov DKI Jakarta unit AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kami tenaga kesehatan yang sedang kisruh, sedang berselisih dengan pimpinan kami. Kisruhnya dimulai tahun lalu, di akhir tahun lalu, yang dimulai oleh pimpinan kami yang membubarkan perkumpulan kami," ujar dia.

Ia menambahkan, karena menyuarakan berbagai hal tersebut, tiga orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lebih dari 72 orang diancam PHK karena dianggap tidak disiplin.

"Dari situ berkembang sehingga terjadi pemberian hukuman indisipliner yang tidak pernah kami langgar. Kami dianggap membangkang perintah pimpinan. Kami dianggap tidak taat pimpinan, padahal kami hanya tidak menandatangani pakta integritas," katanya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Megapolitan
15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

Megapolitan
Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Megapolitan
Polisi Kembali Periksa 3 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Polisi Kembali Periksa 3 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Tidak Memiliki Izin, SPBU Indomobil di Bekasi Disegel

Tidak Memiliki Izin, SPBU Indomobil di Bekasi Disegel

Megapolitan
Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Megapolitan
Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Megapolitan
PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

Megapolitan
49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.