Kompas.com - 27/10/2020, 19:30 WIB
Ilustrasi rupiah, ilustrasi penyaluran BLT UMKM Thinkstockphotos.comIlustrasi rupiah, ilustrasi penyaluran BLT UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yang tak menaikkan upah minimun provinsi (UMP) 2021.

Ia menyarankan hal tersebut, lantaran kondisi saat ini berada di tengah pandemi juga kondisi ekonomi yang tak terlalu baik.

"Karena memang keadaan pandemi ini kita sama-sama tahu bahwa pemerintah sedang mengalami di awal-awal resesi, mengalami penurunan yang tinggi, dan dengan ini saya kira bijak lah kalau memang untuk mencegah lebih banyak lagi menjadi korban. Dalam hal ini pengusaha-pengusaha yang membayar buruh, saya kira memang ya dipertahankan saja dulu, jangan dinaikan," ucap Aziz saat dihubungi, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Belum Membahas Penetapan UMP 2021

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berujar, kondisi perusahaan di Indonesia termasuk Jakarta saat ini adalah bertahan.

Maka, kata dia, seharusnya tak masalah bila belum ada kenaikan UMP untuk pegawai dan buruh.

"Yang penting semua pengusaha ini masih bisa bertahan, semua orang masih bisa bekerja. Insya Allah kalau tahun depan ini pulih kita bisa kembali atau juga lebih baik dari keadaan sebelumnya, kita pikirkan lagi bisa menaikkannya," kata dia.

Mengenai daya beli masyarakat terutama karyawan perusahaan swasta, Aziz menyebutkan seharusnya tak terganggu dibandingkan harus menaikkan UMP namun dengan berbagai konsekuensi.

"Saya kira dampak dari meningkatnya daya beli tidak sebanding dengan banyaknya pengangguran yang akan timbul bila kebijakan ini tidak diikuti, karena saat ini saja, dengan UMP lama sudah banyak karyawan yang dirumahkan," tutur Aziz.

Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum di tahun depan, baik UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru akan memberatkan dunia usaha.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya seperti dikutip pada Selasa (27/10/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Angkasa Pura II Klaim Belum Ada Kenaikan Penumpang di Soekarno-Hatta Saat Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Arus Balik Lebaran, Wakil Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai yang Mudik Rugikan Warga yang Menetap

Megapolitan
Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Rumah Warga Jakarta Selatan yang Mudik Akan Ditandai Stiker

Megapolitan
Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Kali Jelawai Kebayoran Baru dalam Kondisi Hidup

Megapolitan
Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Cerita Relawan Covid-19 yang Tetap Bekerja di Masa Libur Lebaran...

Megapolitan
Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Pemeriksaan di Kolong Tol Bitung, Pengendara Diminta KTP, SIKM hingga Hasil Swab Test Antigen

Megapolitan
Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Pemkot Depok Bersiap Hadapi Arus Balik, Pendatang Akan Didata untuk Tes Antigen Covid-19

Megapolitan
Wisata Air Putri Duyung di Depok Disambangi Satpol PP karena Pengunjung Membludak

Wisata Air Putri Duyung di Depok Disambangi Satpol PP karena Pengunjung Membludak

Megapolitan
Penyekatan dan Screening Pemudik Diperpanjang, Ini 12 Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

Penyekatan dan Screening Pemudik Diperpanjang, Ini 12 Titik Pemeriksaan Swab Test Antigen di Jabodetabek

Megapolitan
SIKM Jakarta Hanya Berlaku Sampai 17 Mei, Warga Tetap Wajib Bawa Surat Negatif Covid-19

SIKM Jakarta Hanya Berlaku Sampai 17 Mei, Warga Tetap Wajib Bawa Surat Negatif Covid-19

Megapolitan
Ragunan Tutup, Pengunjung yang Terlanjur Datang Pilih Liburan di Mal

Ragunan Tutup, Pengunjung yang Terlanjur Datang Pilih Liburan di Mal

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, Pemkot Jakarta Timur Sediakan Swab Test Antigen Gratis

Arus Balik Lebaran, Pemkot Jakarta Timur Sediakan Swab Test Antigen Gratis

Megapolitan
Perampok di Bekasi Perkosa Gadis yang Sedang Main Tiktok, Ancam Bunuh jika Teriak

Perampok di Bekasi Perkosa Gadis yang Sedang Main Tiktok, Ancam Bunuh jika Teriak

Megapolitan
Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X