Komisi B DPRD Sarankan Pemprov DKI Tak Naikkan UMP 2021

Kompas.com - 27/10/2020, 19:30 WIB
Ilustrasi rupiah, ilustrasi penyaluran BLT UMKM Thinkstockphotos.comIlustrasi rupiah, ilustrasi penyaluran BLT UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yang tak menaikkan upah minimun provinsi (UMP) 2021.

Ia menyarankan hal tersebut, lantaran kondisi saat ini berada di tengah pandemi juga kondisi ekonomi yang tak terlalu baik.

"Karena memang keadaan pandemi ini kita sama-sama tahu bahwa pemerintah sedang mengalami di awal-awal resesi, mengalami penurunan yang tinggi, dan dengan ini saya kira bijak lah kalau memang untuk mencegah lebih banyak lagi menjadi korban. Dalam hal ini pengusaha-pengusaha yang membayar buruh, saya kira memang ya dipertahankan saja dulu, jangan dinaikan," ucap Aziz saat dihubungi, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Belum Membahas Penetapan UMP 2021

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berujar, kondisi perusahaan di Indonesia termasuk Jakarta saat ini adalah bertahan.

Maka, kata dia, seharusnya tak masalah bila belum ada kenaikan UMP untuk pegawai dan buruh.

"Yang penting semua pengusaha ini masih bisa bertahan, semua orang masih bisa bekerja. Insya Allah kalau tahun depan ini pulih kita bisa kembali atau juga lebih baik dari keadaan sebelumnya, kita pikirkan lagi bisa menaikkannya," kata dia.

Mengenai daya beli masyarakat terutama karyawan perusahaan swasta, Aziz menyebutkan seharusnya tak terganggu dibandingkan harus menaikkan UMP namun dengan berbagai konsekuensi.

"Saya kira dampak dari meningkatnya daya beli tidak sebanding dengan banyaknya pengangguran yang akan timbul bila kebijakan ini tidak diikuti, karena saat ini saja, dengan UMP lama sudah banyak karyawan yang dirumahkan," tutur Aziz.

Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum di tahun depan, baik UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru akan memberatkan dunia usaha.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya seperti dikutip pada Selasa (27/10/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Masa Tenang, Muhamad-Sara Bakal Sering Blusukan di Tangsel

Jelang Masa Tenang, Muhamad-Sara Bakal Sering Blusukan di Tangsel

Megapolitan
Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Megapolitan
Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Megapolitan
94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

Megapolitan
2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

Megapolitan
Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Megapolitan
Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Megapolitan
Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Megapolitan
Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Megapolitan
Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Megapolitan
5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

Megapolitan
Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X