Kompas.com - 03/11/2020, 22:01 WIB
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (6/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIAnggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (6/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2021 senilai Rp 77,7 triliun hanya mendapat porsi dua hari.

Kondisi tersebut dikritisi oleh Anggota DPRD Fraksi PSI Anthony Winza. Ia menilai pembahasan hanya formalitas saja.

"Rapat pembahasan ternyata hanya formalitas dan basa-basi, dan nanti angaran disahkan begitu saja tanpa melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Anthony dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Sebut Pandemi Covid-19 Berimbas Molornya Pembahasan KUA-PPAS APBD 2021

RAPBD yang rencananya bernilai Rp 77,7 triliun tersebut terdiri dari belasan ribu kegiatan dan ratusan ribu rincian komponen.

Itupun, kata Anthony, tersebar di ratusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di bawah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kalau waktu pembahasan komisi hanya dua hari, jelas tidak mungkin untuk membahas satu persatu dengan cermat dan teliti," tutur Anthony.

Dia juga mengkritik keterlambatan Pemprov DKI Jakarta menyerahkan draf KUA PPAS 2021 yang seharusnya dilakukan minggu kedua bulan Juli sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020.

"Ini tanda bahwa pak Anies sebagai Gubernur tidak taat aturan dalam mengelola uang rakyat," kata dia.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik sebelumnya mengatakan, penyebab terlambatnya pembahasan KUA-PPAS karena pandemi Covid-19.

Baca juga: Nilai APBD DKI 2020 Akan Menciut, Sejumlah Pembangunan di Jakarta Ditunda

Sejak awal, kata dia, DPRD telah berdiskusi dan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyerahkan KUA-PPAS.

Namun, Taufik memaklumi apabila ada keterlambatan lantaran ada pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Menurut Taufik, terlambatnya pembahasan KUA-PPAS 2021 lantaran pembahasan Kebijakan Perubahan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD-P 2020 juga molor.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono menambahkan, hal ini terjadi karena banyaknya perubahan nomenklatur akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Alami Penyesuaian, APBD DKI 2020 Jadi Rp 63,23 Triliun

Penyebab lainnya adalah pergeseran belanja tidak terduga terjadi sebanyak lima kali akibat prioritas penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga data yang dimasukkan juga berubah.

Nasruddin mengatakan, perubahan terakhir pada 28 September lalu sehingga pergeseran anggaran kembali terjadi.

Begitu juga anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga ikut dalam KUPA-PPAS.

Ketiga faktor tersebut yang membuat pembahasan menjadi molor dan akhirnya baru terlaksana pada November 2020.

Dengan demikian, molornya pembahasan KUPA-PPAS 2020 berimbas pada terlambatnya pembahasan KUA-PPAS APBD 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Megapolitan
Satpol PP Dirikan 8 Posko di Pasar Tanah Abang Pantau Protokol Kesehatan

Satpol PP Dirikan 8 Posko di Pasar Tanah Abang Pantau Protokol Kesehatan

Megapolitan
Hari Ini, Pemprov DKI Mulai Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung

Hari Ini, Pemprov DKI Mulai Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung

Megapolitan
Mobil Terbakar di Dekat Gandaria City, Lalu Lintas Sempat Macet

Mobil Terbakar di Dekat Gandaria City, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat, Anies: Terendah Dibandingkan Provinsi Lain

Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat, Anies: Terendah Dibandingkan Provinsi Lain

Megapolitan
Ditangkap karena Gunakan Ganja, Jeff Smith: Ganja Tak Layak Dikategorikan sebagai Narkotika

Ditangkap karena Gunakan Ganja, Jeff Smith: Ganja Tak Layak Dikategorikan sebagai Narkotika

Megapolitan
Fakta Sementara Pengeroyokan Anggota TNI dan Polisi di Kebayoran Baru: Satu Tewas, Pelaku Masih Buron

Fakta Sementara Pengeroyokan Anggota TNI dan Polisi di Kebayoran Baru: Satu Tewas, Pelaku Masih Buron

Megapolitan
Jeff Smith Mengaku Gunakan Ganja Usai Lulus SMA

Jeff Smith Mengaku Gunakan Ganja Usai Lulus SMA

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Binaan di Jakut Dimulai Hari Ini

Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Binaan di Jakut Dimulai Hari Ini

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 19 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 19 April 2021

Megapolitan
Soal SIKM, Anies: Harus Terintegrasi secara Nasional

Soal SIKM, Anies: Harus Terintegrasi secara Nasional

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 19 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 19 April 2021

Megapolitan
Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun, Pemkot Bogor Hentikan Operasional RS Lapangan

Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun, Pemkot Bogor Hentikan Operasional RS Lapangan

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 19 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 19 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 19 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 19 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X