Nilai APBD DKI 2020 Akan Menciut, Sejumlah Pembangunan di Jakarta Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapppeda) DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, sejumlah program pembangunan di DKI Jakarta akan ditunda akibat perubahan besaran APBD DKI 2020.

Perubahan nilai APBD DKI Jakarta 2020 kini sedang dibahas antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Tahapan pembahasan saat ini masih dalam bentuk Kebijakan Umum Perubahan Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2020 sebelum nanti menjadi APBD Perubahan.

APBD DKI Jakarta tahun 2020 awalnya bernilai Rp 87,9 triliun. Namun kini karena terdampak Covid-19 sehigga sejumlah target pemasukan tidak tercapai. Nilai APBD DKI 2020 pun kan menciut. Dalam KUPA-PPAS 2020, besarnya hanya akan menjadi Rp 63,23 triliun.

Baca juga: Alami Penyesuaian, APBD DKI 2020 Jadi Rp 63,23 Triliun

"Akibatnya pengeluaran Pemda DKI termasuk PMD (Penyertaan Modal Daerah) harus disesuaikan. Ini yang mendasari Pemprov DKI dengan DPRD membuat re-foccusing sebagai respon dampak Covid-19," kata Nasruddin saat dihubungi melalui telepon, Selasa (3/11/2020).

Dia mengatakan, salah satu program pembangunan yang terkena dampak adalah pembuatan rumah susun (rusun).

Nasruddin enggan menjelaskan program apa saja yang ditunda akibat pengurangan anggaran tersebut. Soalnya, saat ini masih terjadi pembahasan KUPA-PPAS 2020 antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

"Masih didiskusikan," kata dia.

Program tidak terkena dampak, kata Nasruddin, merupakan pembangunanpembangunan yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat. Proyek yang menggunakan dana PEN antara lain penanganan banjir, pembangunan Jakarta Internasional Stadium, dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

"Ada PEN agar tetap ada yang kontinyu Pembangunan JIS, TIM, penanganan banjir itu pakai PEN sehingga itu bisa tetap berjalan," ujar Nasruddin.

Untuk program prioritas yang berasal dari APBD perubahan, Nasruddin menjelaskan Pemprov DKI memberikan fokus pada pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi.

"Di dalamnya termasuk subsidi dan sebagainya tetap dipertahankan," ujar dia.