Kemudian, Kasubbag Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat Wilayah I Sudarman mengakui asal pilih ketika memasukkan lem Aibon dalam dokumen rancangan KUA-PPAS.
Sementara itu, Anies menyalahkan sistem e-budgeting yang ada karena dinilai tak dapat mendeteksi anggaran-angaran janggal.
"Yang begitu-begitu (anggaran janggal) oleh sistem seharusnya bisa ditolak. Itu penting supaya kita bisa membedakan antara kekeliruan dengan manipulasi," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, 1 November 2019.
Baca juga: Anies Salahkan Sistem E-budgeting Ahok, Inggard: Kan Ada TGUPP, Gunakan Dong...
Oleh karena itu, Anies memutuskan memperbarui e-budgeting dengan smart system yang memiliki algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.
Anies mengatakan, dengan smart e-budgeting, publik bisa ikut mengomentari anggaran dalam sistem tersebut.
"Anggaran itu nanti bisa diakses, bahkan bukan hanya bisa dilihat, tapi juga publik bisa memberikan komentar langsung di situ," ujar Anies.
Anies menuturkan, sistem e-budgeting diperbarui untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Baca juga: Pemprov DKI Akan Luncurkan Smart Sistem E-Budgeting Februari 2020, Ini Keunggulannya
Sistem e-budgeting yang baru juga diklaim akan dibuat lebih canggih sehingga bisa mendeteksi anggaran-anggaran janggal yang dimasukkan ke dalam sistem itu.
"(Ada) faktor security data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi," kata dia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan hal serupa.
Masyarakat bisa memberikan komentar dan rating terhadap seluruh kegiatan Pemprov DKI.
Baca juga: E-Budgeting Akan Diperbarui, Anies Sebut Publik Bisa Komentari Anggaran dalam Sistem
Untuk mengakses smart e-budgeting itu, masyarakat harus mengajukan permohonan akses kepada Pemprov DKI untuk pembuatan akun.
Nantinya, pembuatan akun akan divalidasi menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan email.
Atika memastikan sistem budgeting yang baru itu dapat mengatasi permasalahan proses penganggaran yang dilakukan Pemprov DKI sehingga tak muncul anggaran-anggaran janggal.
Sistem smart e-budgeting ala Anies awalnya akan diluncurkan pada akhir 2019 dan digunakan mulai Januari 2020.