Riwayat Pelarian Rizieq Shihab ke Arab Saudi hingga Memutuskan Pulang

Menurutnya, Duta Besar Arab Saudi, baik yang lama maupun baru, ingin membantu kepulangannya ke Indonesia. Namun, hal itu terhalang oleh sikap Pemerintah Indonesia.

"Pengakuan dari dua duta besar tersebut sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa pencekalan yang terjadi pada saya saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengasingan oleh rezim penguasa Indonesia saat ini," ucap Rizieq.

Bantahan Pemerintah Indonesia

Sebelum Rizieq mengumumkan pencekalan terhadap dirinya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah membantah kesimpangsiuran informasi tentang pemerintah yang mencekal kepulangan Rizieq ke Tanah Air.

"Ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali," ujar Mahfud, 27 November 2019.

Baca juga: PA 212 Akan Kembali Turun ke Jalan jika Rizieq Shihab Tak Dipulangkan

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tidak dapat ikut campur masalah kepulangan Rizieq dari Arab Saudi.

Urusan pulang atau tidaknya Rizieq dari Saudi merupakan urusan Rizieq sendiri dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Untuk itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan Pemerintah Indonesia sebetulnya," kata Mahfud.

Baca juga: Rizieq: Saya Masih Dicekal Arab Saudi Atas Permintaan Pemerintah Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly juga menegaskan Pemerintah Indonesia tidak pernah memasukkan Rizieq Shihab dalam daftar pencekalan.

Yasonna tidak mempermasalahkan jika Rizieq Shihab memutuskan untuk pulang ke Indonesia.

Rizieq disebut bebas untuk masuk ke Indonesia.

"Soal Habib Rizieq, kalau beliau mau masuk (ke Indonesia), ya masuk saja, enggak ada, kami enggak ada daftar cekal kami, enggak ada daftar tangkal di kami, kalau mau masuk, masuk," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 25 Februari 2020.