Anies Sebut Pinjaman PEN Rp 3,27 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Sudah Sesuai Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pinjaman anggaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Anies mengatakan, ada dua landasan hukum yang dijadikan pegangan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur melalui pinjaman PEN.

"Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 dan PMK No.105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pinjaman PEN Daerah," ujar Anies dalam pidato tanggapan pandangan fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Fraksi Demokrat Pertanyakan Anies yang Pakai Pinjaman PEN untuk Infrastruktur, Bukan Bantu UMKM

Anies mengatakan, Pemda DKI Jakarta tidak hanya meminjam PEN dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 3,2 triliun di APBD Perubahan 2020. Tetapi juga meminjam sebesar Rp 7,8 triliun untuk anggaran 2021.

Dia menilai, kegiatan pembangunan infrastruktur tahun depan masih berkaitan dengan pembangunan pada 2020 ini.

"Kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 merupakan kelanjutan atas pembangunan infrastruktur tahun 2020," kata dia.

Anies mengatakan, dana triliunan rupiah itu akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur pelayanan air minum dan juga infrastruktur pengolahan sampah.

Baca juga: DPRD Kritik Rancangan APBD-P DKI 2020, dari Formula E sampai Dana PEN

Selain itu ada juga peningkatan infrastruktur perumahan, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur olahraga dan seni budaya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang disebut Anies bernomor 105/PMK/07/2020 Pasal 12 disebut PEN dengan pinjaman daerah berbasis kegiatan bisa digunakan untuk membiayai pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

"Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah" tertulis dalam PMK tersebut.