Anies Sebut Pinjaman PEN Rp 3,27 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Sudah Sesuai Aturan

Kompas.com - 06/11/2020, 18:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020). Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pinjaman anggaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Anies mengatakan, ada dua landasan hukum yang dijadikan pegangan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur melalui pinjaman PEN.

"Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 dan PMK No.105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pinjaman PEN Daerah," ujar Anies dalam pidato tanggapan pandangan fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Fraksi Demokrat Pertanyakan Anies yang Pakai Pinjaman PEN untuk Infrastruktur, Bukan Bantu UMKM

Anies mengatakan, Pemda DKI Jakarta tidak hanya meminjam PEN dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 3,2 triliun di APBD Perubahan 2020. Tetapi juga meminjam sebesar Rp 7,8 triliun untuk anggaran 2021.

Dia menilai, kegiatan pembangunan infrastruktur tahun depan masih berkaitan dengan pembangunan pada 2020 ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 merupakan kelanjutan atas pembangunan infrastruktur tahun 2020," kata dia.

Anies mengatakan, dana triliunan rupiah itu akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur pelayanan air minum dan juga infrastruktur pengolahan sampah.

Baca juga: DPRD Kritik Rancangan APBD-P DKI 2020, dari Formula E sampai Dana PEN

Selain itu ada juga peningkatan infrastruktur perumahan, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur olahraga dan seni budaya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang disebut Anies bernomor 105/PMK/07/2020 Pasal 12 disebut PEN dengan pinjaman daerah berbasis kegiatan bisa digunakan untuk membiayai pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

"Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah" tertulis dalam PMK tersebut.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Megapolitan
83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Megapolitan
Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Megapolitan
4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Megapolitan
Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Megapolitan
463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Megapolitan
Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

Megapolitan
Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Megapolitan
Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Megapolitan
Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Megapolitan
Polisi Gelar Vaksinasi di 24 Titik hingga 17 Agustus di Tangerang, Berikut Lokasinya

Polisi Gelar Vaksinasi di 24 Titik hingga 17 Agustus di Tangerang, Berikut Lokasinya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X