Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1.500-an Pekerja Kota Bekasi Jadi Korban PHK Dampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 10/11/2020, 07:55 WIB
Walda Marison,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Seribuan warga Kota Bekasi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi Covid-19. Diperkirakan jumlahnya terus bertambah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti mengatakan, tercatat 1.543 pekerja menjadi korban PHK selama pandemi Covid-19.

"Yang ter-PHK itu sampai dengan 21 September 1.543 orang," kata dia saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2020).

Ika mengatakan, kemungkinan angka korban PHK akan bertambah lantaran masih ada yang dalam proses perselisihan antara karyawan dengan perusahaan.

Baca juga: Angka Pengangguran Naik, Pemkot Bekasi Diharap Bantu Modal Usaha UMKM

Mayoritas yang menjadi korban PHK adalah para pekerja yang berstatus kontrak.

"Misalkan dia dikontrak selama satu tahun, yang sudah-sudah itu diperpanjang. Tapi karena situasi pandemi cukup satu tahun saja," kata Ika.

Ia membenarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat terkait naiknya angka pengangguran warga Bekasi tahun 2020.

Ika mengatakan, kenaikan angka pengangguran sebanyak 2,8 persen jika dikalkulasikan mencapai 2,2 juta orang untuk kategori usia kerja (penduduk usia 15 tahun keatas)

"Itu dari BPS sekitar 2,2 juta sekian untuk penduduk usia kerja. Kalau angkatan kerjanya (penduduk usia 15 tahun yang sebelumnya pernah bekerja) itu 1,5 juta orang," kata dia.

Karenanya, pihak Dinas Tenaga Kerja gencar memberikan pelatihan berwirausaha.

Baca juga: Covid-19 di Bekasi Lampaui 7.000 Kasus, Wali Kota Bekasi: Lihat Dulu Jumlah Penduduknya

Wirausaha dirasa paling tepat karena bursa lowongan pekerjaan dipastikan sedang pasif di tengah pandemi.

"Ada program pekerja, pemberian dana insentif dan sebagainya. Upaya kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan wirausaha baru, dengan melalui kegiatan-kegiatan ini," kata dia.

Beberapa bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu warga berwirausaha sudah berjalan.

Salah satunya bantuan sebesar Rp 2.400.000 dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

"Untuk itu kita coba untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat," kata dia.

Untuk diketahui, angka pengangguran di Kota Bekasi naik 2,8 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang dirilis 5 November 2020.

Angka itu merupakan hasil penghitungan BPS Jawa Barat dari Agustus 2018 hingga November 2020.

Tahun 2019, angka pengangguran di Kota Bekasi sebesar 8,30 persen. Kini angka pengangguran menjadi 10,68 persen atau naik 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Megapolitan
Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com