Jika Disetujui, Upah Minimum Kota Bekasi Kembali Lebih Besar Dibanding UMP Jakarta

Kompas.com - 18/11/2020, 17:15 WIB
Ilustrasi gaji, upah, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, upah, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi dan serikat buruh sepakat menaikkan upah minimum kota (UMK) Bekasi tahun 2021 sebesar 4,21 persen.

Kesepakatan penetapan UMK tersebut akan diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.

Apabila kesepakatan tersebut disetujui dan disahkan oleh Pemprov Jawa Barat, maka UMK Kota Bekasi tahun 2021 adalah Rp 4.782.934.

"Serikat buruh dan kami sudah sepakat dengan angka itu (4,21 persen)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Pemkot Bekasi dan Buruh Sepakat UMK Tahun 2021 Naik 4,21 Persen

Menurut Ika, kesepakatan untuk menaikkan UMK didapat melalui proses perundingan yang alot antara Pemkot Bekasi dan serikat buruh. 

Awalnya serikat buruh meminta kenaikan UMK sebesar 13,27 persen karena mengacu pada perhitungan inflasi dan PDB Kota Bekasi tahun 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, dalam proses diskusi, serikat buruh mengajukan kenaikan sebesar 5,03 persen hingga diambil jalan tengah untuk menaikkan UMK Bekasi sebesar 4,21 persen.

UMK Bekasi lebih besar dari Jakarta

Kesepakatan kenaikan UMK Bekasi itu kembali menunjukkan angka yang lebih besar dibanding upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Kaji Perusahaan yang Ajukan Penangguhan UMP 2021

Pemprov DKI sebelumnya mengumumkan besaran UMP 2021 sebesar Rp 4.416.186,548 atau naik 3,27 persen dari UMP 2020.

Catatan Kompas.com, UMK Bekasi selalu lebih tinggi dibanding UMP Ibu Kota, setidaknya sejak 2016.

Berikut perbandingan datanya:

Upah minimum 2016

Gubernur Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meneken UMP 2016 senilai Rp 3,1 juta.

Gubernur Jawa Barat kala itu Ahmad Heryawan alias Aher menetapkan UMK Bekasi 2016 senilai Rp 3.327.160.

Upah minimun 2017

Gubernur Ahok meneken UMP 2017 sebesar Rp 3.355.750

Gubernur Aher meneken UMK Bekasi sebesar Rp 3.601.650

Upah minimun 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035

Gubernur Aher menetapkan UMK Bekasi 2018 sebesar Rp 3.915.353

Upah minimun 2019

Gubernur Anies menetapkan UMP 2019 sebesar Rp 3.940.973

Gubernur Ridwan Kamil menetapkan UMK Bekasi 2019 sebesar Rp 4.229.756

Upah minimun 2020

Gubernur Anies menetapkan UMP 2020 sebesar Rp 4.276.349

Gubernur Ridwan Kamil menetapkan UMK Bekasi 2020 sebesar Rp 4.589.708

Upah minimun 2021

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan UMP 2021 di DKI Jakarta itu tidak berlaku bagi semua sektor usaha karena adanya pandemi Covid-19

Sektor yang tidak terdampak pandemi Covid-19 wajib menaikkan UMP sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Kenaikan UMK 2021 Kota Bekasi Tanpa Persetujuan Unsur Pengusaha, Ini Alasannya...

Sedangkan sektor usaha yang terdampak Covid-19 tidak wajib menaikkan UMP atau besarannya sama dengan UMP 2020.

Aturan tentang UMP 2021 tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.

Sektor usaha di bidang perhotelan, properti, ritel, mal, usaha makanan dan minuman adalah contoh sektor usaha yang bisa menerapkan UMP 2020.

Sementara itu, sektor usaha di bidang farmasi, telekomunikasi, hingga jasa keuangan dipastikan menyesuaikan UMP baru yang telah diputuskan.

Pengusaha Bekasi menolak

Penetapan UMK Bekasi tahun 2021 sebesar 4,21 persen tidak disepakati secara bulat. Kalangan pengusaha menolak kenaikan upah minimum.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kota (Depeko) mengaku tak ambil andil dalam memutuskan UMK Bekasi dalam rapat pada Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Asosiasi Pengusaha: Kenaikan UMK 2021 Kota Bekasi Bagai Buah Simalakama...

Hal tersebut dilakukan Apindo dengan cara tak memberikan suara dalam voting kenaikan UMP Kota Bekasi.

Dalam rapat, forum menggelar voting dengan dua pilihan angka kenaikan, yakni 4,21 persen dan 5,03 persen.

Tindakan tersebut merupakan bentuk penolakan Apindo terkait rencana kenaikan UMK.

"Dari sisi pengusaha sebenarnya, harapannya tahun depan tidak ada beban kenaikan biaya-biaya lagi termasuk biaya gaji karyawan. Sebaiknya tidak ikut memutuskan adanya kenaikan ini," kata Ketua Apindo Kota Bekasi Purnomo Narmiadi saat dihubungi, Rabu.

Para pengusaha keberatan jika harus membayar upah lebih tinggi lantaran kondisi ekonomi yang sedang sulit di tengah pandemi.

Banyak usaha yang tak berkembang hingga akhirnya harus mengurangi jumlah karyawan selama beberapa bulan terakhir.

Bahkan, banyak yang pelan-pelan gulung tikar karena tergerus di masa pandemi. Namun, Purnomo dan para pelaku usaha lain tak punya banyak pilihan. Kenaikan UMK harus dijalankan walau kondisi usaha semakin terseok-seok.

"Kalau sudah jadi putusan pemerintah mau enggak mau pengusaha harus tunduk, karena enggak dilaksanakan ada sanksi. Dan kalau misalnya, dipenuhi memberatkan pengusaha. Mungkin langkah tengah merundingkan kemampuan perusahan dengan pekerja supaya sama-sama bisa eksis," tutup dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

Megapolitan
Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Megapolitan
Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Megapolitan
Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Megapolitan
Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Megapolitan
Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Megapolitan
WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Megapolitan
PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

Megapolitan
Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Megapolitan
Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Megapolitan
Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Megapolitan
Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Megapolitan
Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.