Setelah Kerumunan, Pemprov DKI Kembali Disorot soal Baliho Rizieq Shihab

Kompas.com - 21/11/2020, 08:37 WIB
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPrajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencopotan spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang dilakukan Pasukan TNI pada Jumat (20/11/2020) menambah terang sorotan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga dikritik karena dianggap lalai menerapkan protokol kesehatan pada kegiatan Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan di Tebet, Jakarta Selatan, dan Petamburan, Jakarta Pusat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, penertiban dan penurunan baliho, spanduk, dan beragam reklame lainnya merupakan kewajiban Satpol PP.

Dia mengatakan secara rutin Satpol PP sudah menertibkan spanduk baliho termasuk atribut partai yang tidak sesuai pada tempat dan peruntukannya.

"Itu sudah kewajiban Satpol PP," ujar pria yang akrab disapa Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Akan Sanksi Penyelenggara Acara di Tebet yang Dihadiri Wagub

Tapi, TNI juga ikut dalam kegiatan tersebut.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut.

Oleh karena itu, TNI turun tangan.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung  menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.

Hal itu menjadi pertanyaan, mengapa sampai harus melibatkan TNI?

Baca juga: 2 Alasan Pemprov DKI Tak Bubarkan Acara Pernikahan Putri Rizieq Shihab

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, ketidakberdayaan pemprov akhirnya yang membuat aparat TNI turun tangan untuk menurunkan baliho-baliho tersebut.

"Selama ini yang menurunkan itu Satpol PP, tapi kan Satpol PP-nya kan seperti tidak berdaya sekarang, jadinya terjadi pembiaran. Jadi akhirnya apa yang dilakukan TNI ya sudah tepat," kata Trubus saat dihubungi, Jumat.

Menurut Trubus, ketidakberdayaan Pemprov DKI Jakarta itu terlihat dari kembali munculnya baliho-baliho yang sebelumnya sudah diturunkan oleh Satpol PP.

Ketidakberdayaan itu dapat berdampak buruk karena menimbulkan kesan pemerintah diskriminatif. Kesan tersebut akan berujung pada ketidakpercayaan publik.

"Seperti ada perilaku diskriminasi dalam hal ini pemerintah daerah terhadap baliho-baliho yang menyimbolkan kelompok-kelompok tertentu atau tokoh-tokoh yang punya basis massa besar di masyarakat," kata dia.

Baca juga: Tak Sanggup Tertibkan Spanduk Rizieq Shihab, Satpol PP DKI Disebut Perlu Dibenahi

Tindakan TNI tersebut juga dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

23.000 Pelanggar Prokes Terjaring di Jakbar, 80 Persen Anak Muda

23.000 Pelanggar Prokes Terjaring di Jakbar, 80 Persen Anak Muda

Megapolitan
Warga Depok Diminta Waspada, Ular Bermunculan di Sekitar Rumah Saat Awal Musim Hujan

Warga Depok Diminta Waspada, Ular Bermunculan di Sekitar Rumah Saat Awal Musim Hujan

Megapolitan
Soal KBM Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Usul Pembelajaran Blended Learning

Soal KBM Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Usul Pembelajaran Blended Learning

Megapolitan
Ular Sanca hingga Kobra Jawa Ditemukan di Perumahan di Depok

Ular Sanca hingga Kobra Jawa Ditemukan di Perumahan di Depok

Megapolitan
Pelipatan 1 Juta Surat Suara Pilkada Tangsel Ditargetkan Rampung Dalam 4 Hari

Pelipatan 1 Juta Surat Suara Pilkada Tangsel Ditargetkan Rampung Dalam 4 Hari

Megapolitan
Antisipasi Penularan Covid-19, KPU Tangsel Tak Libatkan Warga untuk Lipat Surat Suara

Antisipasi Penularan Covid-19, KPU Tangsel Tak Libatkan Warga untuk Lipat Surat Suara

Megapolitan
UPDATE 24 November: Bertambah 1.015, Kini Ada 129.188 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 24 November: Bertambah 1.015, Kini Ada 129.188 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
62 Vaksinator di Bekasi Dilatih Jelang Pemberian Vaksin Covid-19

62 Vaksinator di Bekasi Dilatih Jelang Pemberian Vaksin Covid-19

Megapolitan
Truk Kayu Terguling, Lalu Lintas di Jalan Tol Jakarta-Tangerang Tersendat

Truk Kayu Terguling, Lalu Lintas di Jalan Tol Jakarta-Tangerang Tersendat

Megapolitan
Terlepas dari Truk, Kontainer Tergulir di Tol Jorr Cakung

Terlepas dari Truk, Kontainer Tergulir di Tol Jorr Cakung

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Biayai 9.800 Tes Swab Setiap Hari

Pemprov DKI Klaim Biayai 9.800 Tes Swab Setiap Hari

Megapolitan
Sudah 38 Orang Positif Covid-19 Hasil Pelacakan Kontak Lurah Petamburan

Sudah 38 Orang Positif Covid-19 Hasil Pelacakan Kontak Lurah Petamburan

Megapolitan
Pembangunan Pilar Jati Bike Park Macet 2 Minggu Belakangan

Pembangunan Pilar Jati Bike Park Macet 2 Minggu Belakangan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Warga Petamburan Lakukan Tes Covid-19

Wagub DKI Minta Warga Petamburan Lakukan Tes Covid-19

Megapolitan
Polisi: Millen Cyrus Gunakan Sabu-sabu untuk Hilangkan Stres dan Galau

Polisi: Millen Cyrus Gunakan Sabu-sabu untuk Hilangkan Stres dan Galau

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X