Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz menilai, program rumah DP Rp 0 yang digagas Gubernur Anies Baswedan perlu direvisi.

Pasalnya, alih-alih membangun 300.000 hunian DP Rp 0, unit yang saat ini tersedia kurang dari 1.000 saja masih sepi peminat.

"Jadi ke arah kebijakannya kali ya yang direvisi," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Selasa (24/11/2020).

Aziz mengatakan, kebijakan rumah DP Rp 0 tersebut sebenarnya didukung penuh oleh DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Pernah Targetkan 300.000 Rumah DP Rp 0, Fraksi PSI: 1.000 Saja Belum Tercapai...

Namun, ia menilai target 300.000 hunian dalam waktu 5 tahun kepemimpinan Anies sudah tidak realistis lagi.

"DP 0 kita dorong, cuman ya kita lihat harus realistis anggarannya ya," kata dia.

Pasalnya, realita di lapangan saat ini program tersebut sepi peminat. Rumah susun yang ada masih belum banyak dihuni.

Aziz mengatakan, pihaknya akan mengundang Sarana Jaya sebagai pengembang proyek tersebut untuk membahas program tersebut.

Selain itu, akan didengar pula mereka yang sudah menghuni dan warga yang mengalami penolakan terhadap program tersebut.

"Karena mungkin kebijakan ini mungkin memberatkan masyarakat atau seperti apa, kami sedang mencari solusinya. Nanti kita diskusikan dengan Sarana Jaya dan pak gubernur, apakah harus diubah (kebijakan)," kata dia.

Baca juga: Fraksi PSI Sebut Tak Ada Anggaran Pembangunan Rumah DP 0 di RAPBD 2021

Realisasi kebijakan rumah DP Rp 0 juga sempat dikritik oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari.

Eneng mempertanyakan realisasi pembangunan hunian rumah DP Rp 0 yang dijanjikan Anies, padahal sudah memasuki tahun keempat kepemimpinannya.

Saat ini realisasi program rumah DP Rp 0 tersebut baru 0,26 persen atau 780 rumah saja.

"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 aja belum tercapai," kata Eneng Kamis lalu.

Eneng juga mempertanyakan keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan target janji Anies untuk menciptakan 300.000 rumah DP Rp 0 selama 5 tahun kepemimpinan.