Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Kompas.com - 28/11/2020, 05:50 WIB
Sonya Teresa Debora,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memasang internet gratis melalui program Jakwifi di seluruh RW di provinsi DKI Jakarta, terutama di daerah kumuh dan padat penduduk.

Hal tersebut disampaikan dalam pidato jawaban gubernur DKI Jakarta Anies Baserdan yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur, Ariza Patria, di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

"Akan melakukan perluasan dan pemerataan program JAKWIFI kepada seluruh RW di Provinsi DKI Jakarta, terutama pada daerah-daerah kumuh dan padat penduduk," ujar Ariza, Jumat.

Baca juga: Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Hal tersebut dilakukan guna menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19.

Sebelumnya, fraksi partai Demokrat merekomendasikan agar Pemprov DKI memperluas akses jaribgan serta memperbaiki sasaran penerima Jakwifi.

"Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan agar program internet gratis atau Jakwifi yang dilakukan dengan memperluas akses jaringan internet dapat ditingkatkan lagi dan diperbaiki sasaran penerimanya," ujar Hj. Neneng Hasanah, perwakilan Fraksi Partai Demokrat dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Pasalnya, Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa masih banyak warga DKI Jakarta yang memerlukan tetapi tidak dijangkau oleh program tersebut.

Baca juga: Pemkot Depok Akan Sediakan Lebih dari 1.600 Titik Wifi Gratis di Setiap RW untuk Belajar Online

Hingga kini, terdapat 1.200 titik yang berada di 445 RW yang dipasangi Jakwifi.

Titik-titik yang dipasangi wi-fi tersebut masuk dalam kategori RW kumuh.

"Padahal, warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 dan harus menanggung beban tambahan untuk kuota internet bagi anak-anaknya yang mengikuti PJJ tidak habya berada pada 445 RW sasaran itu saja, melainkan merata pada seluruh RW di Jakarta,"  lanjut Neneng.

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 digelar pada Jumat (27/11/2020).

Dalam rapat kali ini, seluruh fraksi yang tergabung dalam DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Kemudian, Pemprov DKI melalui Wakil Gubernur Ariza Patria menyampaikan tanggapannya atas pandangan fraksi-fraksi di hari itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com