Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Kompas.com - 28/11/2020, 00:19 WIB
Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan di ruangan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2020). BMW Group Indonesia memberikan bantuan penanganan Covid-19 berupa APD untuk tenaga medis melalui BPBD. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAhmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan di ruangan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2020). BMW Group Indonesia memberikan bantuan penanganan Covid-19 berupa APD untuk tenaga medis melalui BPBD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan keterlambatan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta baru terjadi kali ini.

Dalam pidato jawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, keterlambatan penyerahan dokumen KUA-PPAS 2021 terjadi lantaran adanya refocussing anggaran.

"Terkait dengan keterlambatan penyerahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 kepada DPR Provinsi DKI Jakarta dapat kami sampaikan bahwa kondisi ini baru terjadi pada KUA-PPAS 2021," kata Ariza dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Nilai RAPBD DKI 2021 di Tingkat Banggar Disepakati Rp 82,5 Triliun

Hal ini membuat Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian nomenklatur, kodefikasi, dan kode rekening seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik sebelulmnya mengatakan, penyebab terlambatnya pembahasan KUA-PPAS 2021 terjadi akibat pandemi Covid-19.

Menurut Taufik, terlambatnya pembahasan KUA-PPAS 2021 lantaran pembahasan Kebijakan Perubahan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD-P 2020 juga molor.

Baca juga: RAPBD DKI Jakarta 2021 Senilai Rp 81,4 Triliun, Prioritasnya Ada 6 Hal

Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono menambahkan, hal ini terjadi karena banyaknya perubahan nomenklatur akibat pandemi Covid-19.

Penyebab lainnya adalah pergeseran belanja tidak terduga terjadi sebanyak lima kali akibat prioritas penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga data yang dimasukkan juga berubah.

Nasruddin mengatakan, perubahan terakhir pada 28 September lalu sehingga pergeseran anggaran kembali terjadi. Begitu juga anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga ikut dalam KUPA-PPAS.

Ketiga faktor tersebut yang membuat pembahasan menjadi molor dan akhirnya baru terlaksana pada November 2020. Dengan demikian, molornya pembahasan KUPA-PPAS 2020 berimbas pada terlambatnya pembahasan KUA-PPAS APBD 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Megapolitan
Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X