APK Pilkada Tangsel Berulang Kali Dipasang di Tempat Terlarang, Satpol PP Kewalahan

Kompas.com - 02/12/2020, 20:39 WIB
Satpol PP Tangerang Selatan menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan, Rabu (2/12/2020) DOKUMENTASI PRIBADISatpol PP Tangerang Selatan menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan, Rabu (2/12/2020)
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Satpol PP Tangerang Selatan kewalahan menertibkan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang dipasang tidak sesuai aturan.

Kepala Bidang Penegakan dan Perundang-undangan Satpol PP Tangsel Sapta Mulyana menjelaskan, pihaknya sudah beberapa menggelar operasi penertiban APK di sejumlah lokasi.

Namun, petugas masih menemukan spanduk maupun baliho kampanye yang melanggar aturan, bahkan terpasang kembali di lokasi yang pernah ditertibkan.

"Bukan capek lagi, kalau ada kesalahan nih satu, dicopot, tapi dipasang lagi. Kami cabut satu, tumbuh seribu. Itu makanya makin tambah banyak," ujar Sapta saat diwawancarai, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Satpol PP Copot APK Pilkada Tangsel yang Dipasang di Rumah Ibadah hingga Sekolah

Dia pun mengimbau kepada para tim pemenangan maupun simpatisan pasangan calon untuk menaati aturan pemasangan APK yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tim sukses itu harusnya berpikir, kalau sudah salah jangan diulang lagi. Kan mereka sudah kumpul sama KPU, Bawaslu, seharusnya sudah mendapatkan penjelasan," ungkapnya.

Sapta sebelumnya mengatakan, terdapat sekitar 2.000 APK yang dicopot oleh petugas dalam operasi penertiban yang berlangsung pada Rabu ini.

"Ada sekitar 2.000 APK ada yang besar ada yang kecil-kecil juga," ujar Sapta.

Menurut Sapta, ribuan APK pasangan calon itu ditertibkan lantaran melanggar ketentuan pemasangan yang diatur oleh KPU.

Dia mencontohkan, terdapat spanduk dan baliho yang dicopot lantaran dipasang di rumah ibadah dan area gedung sekolah.

"Yang kami tertibkan yang tidak sesuai. Ada di sekitar rumah ibadah, pendidikan, perkantoran, ada yang di pagar. Kalau sesuai kami biarkan," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Megapolitan
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Megapolitan
Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Megapolitan
Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Megapolitan
Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Megapolitan
Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Megapolitan
Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X