DPRD DKI Disorot Karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Kompas.com - 05/12/2020, 21:02 WIB
Executice Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte


Andri Donnal PuteraExecutice Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan penghasilan lewat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dianggap sebagai langkah maju dalam proses demokrasi.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies ( CSIS), Philips J Vermonte menilai, situasi ini membuktikan bahwa proses demokrasi di Ibukota tak lagi berhenti ketika pemilu selesai.

"Menurut saya ini harus didorong ke semua tempat, inisiatif-inisiatif warga. Ini adalah bagian di mana level of the game-nya naik. Partisipasi kita sebagai pemilih dan warga tidak berhenti sampai masa pemilihan," ujar Philips dalam diskusi daring yang dihelat Koalisi Jakarta pada Sabtu (5/12/2020) malam.

"Kebetulan Jakarta konstituennya kan agak berbeda. Karena ibu kota mungkin, informasi lebih baik, tingkat pendidikan lebih baik, akses orang kepada orang lain lebih baik juga sehingga publiknya otomatis lebih kritis," jelasnya.

Baca juga: PSI Minta Anies Berani Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Philips melanjutkan, keadaan ini justru merupakan proses politik yang penting. Periode pengawasan yang paling baik terhadap pejabat publik memang bukan dilakukan saat pemilu, melainkan kurun antara satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Situasi ini pun dianggap berpotensi menimbulkan semacam tegangan dalam iklim politik di Jakarta, antara kebiasaan kuno serta serba tertutup dan harapan menuju praktik politik yang modern dan transparan.

Philips menjelaskan, saat ini para politikus di Kebon Sirih menghadapi perubahan fenomena, di mana konstituen semakin peduli terhadap isu politik, termasuk perencanaan anggaran di parlemen.

"Kita bergeser dari demokrasi yang sifatnya prosedural menuju aspek-aspek yang sifatnya substansial," sebut Philips.

"Masyarakat demand-nya makin tinggi, kebutuhan untuk diperhatikan dan engagement-nya (keterlibatan) naik, sementara praktik politiknya masih kuno, tidak transparan, tidak menghendaki partisipasi politik yang lebih substansial," ungkap ilmuwan politik Northern Illinois University, Amerika Serikat ini.

Baca juga: Muncul Petisi Ajakan Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Sebagai informasi, usulan RKT 2021 DPRD DKI Jakarta memuat rencana anggaran hingga Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Dengan rancangan anggaran RKT 2021 tersebut, setiap anggota bisa mengantongi Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan

4. Tunjangan jabatan: RP 3.262.500 per bulan

5. Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan

6. Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan

7. Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan

8. Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan

9. Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan

10. Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total: Rp 173.249.250 per bulan

Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):

1. Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan

2. Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan

3. Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan

4. Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan

5. Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan

6. Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan

7. Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan

Satu tahun: Rp 1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2):

1. Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

2. Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

3. Tunjangan reses: 144.000.000 dalam satu tahun

Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan

2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan

3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan

4. Reses: 960.000.000 per tahun

Total: 4.320.000.000 dalam satu tahun

Total keseluruhan dalam satu tahun: Rp 8.383.791.000

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Tewas di Hotel Jakpus Usai Ajak Teman Perempuan Berhubungan Intim

Seorang Pria Tewas di Hotel Jakpus Usai Ajak Teman Perempuan Berhubungan Intim

Megapolitan
TKP Penembakan oleh Bripda CS di Cengkareng Disegel Permanen

TKP Penembakan oleh Bripda CS di Cengkareng Disegel Permanen

Megapolitan
Polres Tangsel Beri Beasiswa untuk 8 Anak dari Para Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Polres Tangsel Beri Beasiswa untuk 8 Anak dari Para Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Megapolitan
Korsleting Listrik, Rumah Jenderal Purnawirawan Polri di Panglima Polim Terbakar

Korsleting Listrik, Rumah Jenderal Purnawirawan Polri di Panglima Polim Terbakar

Megapolitan
3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Cawang, Satu Orang Luka

3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Cawang, Satu Orang Luka

Megapolitan
Depok Catat 265 Kasus Baru Covid-19, 3 Pasien Meninggal

Depok Catat 265 Kasus Baru Covid-19, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Momen Pengambilan 3 Jenazah Korban Penembakan Bripka CS Diiringi Isak Tangis Istri dan Penghormatan Anggota TNI

Momen Pengambilan 3 Jenazah Korban Penembakan Bripka CS Diiringi Isak Tangis Istri dan Penghormatan Anggota TNI

Megapolitan
Hujan dan Angin Kencang Dini Hari Tadi, 7 Pohon Tumbang di Bekasi

Hujan dan Angin Kencang Dini Hari Tadi, 7 Pohon Tumbang di Bekasi

Megapolitan
Tiga ASN Positif Covid-19, Kantor Wali Kota Jakpus Ditutup 3 Hari

Tiga ASN Positif Covid-19, Kantor Wali Kota Jakpus Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Update 26 Februari: Pasien Bertambah, RS Covid-19 Wisma Atlet Terisi 74 Persen

Update 26 Februari: Pasien Bertambah, RS Covid-19 Wisma Atlet Terisi 74 Persen

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Mampang Prapatan: Ada 12.000 Lansia dan Tunggu Kiriman Vaksin Kemenkes

Vaksinasi Covid-19 di Mampang Prapatan: Ada 12.000 Lansia dan Tunggu Kiriman Vaksin Kemenkes

Megapolitan
Bripka CS Pelaku Penembakan di Kafe RM Cengkareng Ternyata Naik Pitam saat Ditagih Rp 3,3 Juta

Bripka CS Pelaku Penembakan di Kafe RM Cengkareng Ternyata Naik Pitam saat Ditagih Rp 3,3 Juta

Megapolitan
Harapan Para Insan Pers Setelah Terima Vaksinasi Covid-19

Harapan Para Insan Pers Setelah Terima Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Ada Bibit Siklon di Samudera Hindia, Hujan Lebat Berpotensi Turun di Jabodetabek

Ada Bibit Siklon di Samudera Hindia, Hujan Lebat Berpotensi Turun di Jabodetabek

Megapolitan
Langkah PSI Interpelasi Anies Kembali 'Dicueki' Partai Lain

Langkah PSI Interpelasi Anies Kembali "Dicueki" Partai Lain

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X