JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengalokasikan anggaran untuk sumur resapan atau drainase vertikal.
Dalam draf Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2021, anggaran untuk sumur resapan tertulis di program pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku dengan besaran anggaran Rp 411,4 miliar.
Menurut anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono, program ini tidak menjawab persoalan banjir di Jakarta.
"Tapi Pak Anies merasa berguna," ucap Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).
Baca juga: Lurah Kampung Melayu: Agar Tidak Banjir Lagi, Jalan Satu-satunya Normalisasi
Menurut dia, pembangunan sumur resapan tidak mampu menjawab persoalan ketika ada luapan maupun kiriman air dari hulu.
"Kalau sumur resapan ya menjawab gerimis," tutur Gembong.
Pemprov DKI Jakarta, menurut Gembong, seharusnya memprioritaskan pembenahan di 13 aliran sungai di Ibu Kota, baru kemudian menambah jumlah drainase vertikal.
Pembenahan 13 aliran sungai merupakan program jangka panjang dan harus diteruskan oleh siapa pun yang menjadi pemimpin.
"Kalau kita bicara 13 aliran sungai kan program jangka panjang dan itu harus diteruskan oleh siapa pun pemimpinnya," kata Gembong.
Sementara untuk program drainase vertikal merupakan jawaban atas program yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan