Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI di Tengah Pandemi, Diamuk Ahok hingga Batal

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta mencuat setelah beredar di kalangan wartawan draf rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.

Dalam draf yang dikonfirmasi oleh Dewan Perwakilan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) sebagai draf valid penyusunan RKT DPRD DKI Jakarta itu tertulis besaran anggaran fantastis untuk setiap anggota dewan.

Baca juga: Ahok: Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp 110 Juta, Saya Ngamuk Baca Itu

Setidaknya setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi uang senilai Rp 8,3 miliar per tahun, atau setara dengan Rp 689 juta per bulan.

Setelah isu anggaran RKT yang jumlahnya Rp 888 miliar untuk 106 anggota Dewan tersebut mencuat, beragam alasan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyetujui hal tersebut.

Beralasan sebagai niat mulia anggota Dewan

Misalnya saja alasan datang dari Fraksi Golkar yang mengatakan rancangan RKT tersebut disusun atas niat mulia anggota Dewan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, dengan adanya program-program RKT yang disusun, setiap anggota Dewan bisa melaksanakan program sosialisasi tanpa membebani keuangan pribadi.

Baca juga: Isu Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Ahok Jangan Ngamuk Dulu, Tanya ke Sini

"Niat Dewan baik dan mulia, mau urus dan benar dalam urusan tunjangan dan kegiatan serta pengabdian terhadap dapil masing-masing," tutur Basri.

Untuk program masyarakat

Persetujuan juga datang dari Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka.

Kali ini alasannya banyak program yang disusun dalam RKT digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.

"Jadi sebagian besar program itu untuk masyarakat, kok bicaranya bicara gaji," kata dia, Rabu.

Dia memaparkan salah satu contoh kegiatan adalah sosialisasi rancangan peraturan daerah yang masuk ke dalam RKT.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Batal Naik Gaji, Pras: Kembali ke APBD 2020

Kegiatan tersebut dilakukan lantaran masyarakat banyak yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan perda.

Itulah sebabnya, lanjut Andyka, DPRD menyusun dan mengusulkan program yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi rancangan perda serta meminta masukan dari masyarakat.

"Karena selama ini kalau terkait masalah penyusunan perda ini kan kebanyakan dari akademisi, dari pakar, perwakilan ini, perwakilan itu, tidak pernah langsung dari masyarakat," kata dia.

Klaim RKT kecil dibandingkan APBD Jakarta

Nada mendukung kenaikan anggaran RKT juga muncul dari Fraksi PKS yang menilai kenaikan anggaran sebagai sebuah kewajaran jika dilihat dari sisi besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.