Kompas.com - 16/12/2020, 10:22 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSSejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, pihaknya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/12/2020) ini.

Mereka menuntut dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan naiknya upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021.

Aksi unjuk rasa akan diikuti ratusan buruh dan dilakukan serentak di 24 provinsi di Indonesia.

"(Tuntutan) pertama adalah batalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang kedua, naikkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers, Rabu.

Baca juga: KSPI Ancam Gelar Mogok Kerja Nasional jika Ada Kejanggalan Proses Uji Materi UU Cipta Kerja

Said menjelaskan bahwa aksi akan dilakukan dengan menerapkan physical distancing.

“Aksi kami lakukan dengan menerapkan physical distancing, bertepatan dengan sidang lanjutan judicial review terkait dengan omnibus law UU Cipta Kerja,” kata dia.

Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Said menyampaikan bahwa selain mengajukan uji materiil yang telah memasukki persidangan ketiga, pihaknya juga melakukan uji formil.

Uji formil tersebut telah resmi didaftarkan pada Selasa kemarin.

Terkait uji materiil, materi gugatan yang diajukan meliputi 12 isu, yakni tentang upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerja alih daya (outsourcing).

Kemudian, terkait waktu kerja, cuti, pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ratusan PNS Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua Komisi A: Mereka Malas

Ratusan PNS Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua Komisi A: Mereka Malas

Megapolitan
Pemudik Ini Tak Kapok Dipaksa Putar Balik 5 Kali di Kedungwaringin demi Jumpa Anak di Tegal

Pemudik Ini Tak Kapok Dipaksa Putar Balik 5 Kali di Kedungwaringin demi Jumpa Anak di Tegal

Megapolitan
Kapolda Metro: 310 Kilogram Sabu yang Diselundupkan dari Iran Bernilai Rp 400 Miliar

Kapolda Metro: 310 Kilogram Sabu yang Diselundupkan dari Iran Bernilai Rp 400 Miliar

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Megapolitan
Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Megapolitan
Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Megapolitan
Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Megapolitan
Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Megapolitan
Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Megapolitan
Preman Minta THR ke Pedagang Pasar Ciputat, Korban: 5 Orang Datang dalam 5 Menit

Preman Minta THR ke Pedagang Pasar Ciputat, Korban: 5 Orang Datang dalam 5 Menit

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

Megapolitan
Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Megapolitan
UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X