Tren Covid-19 di Jakarta Memburuk, 4 Kali Lonjakan dalam Sepekan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat jelang akhir tahun 2020. Bahkan, tercatat lonjakan tertinggi kasus harian Covid-19 di Ibu Kota pada Jumat (25/12/2020) kemarin.

Berdasarkan update data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tercatat penambahan kasus sebesar 2.096 pada Jumat kemarin. Angka tersebut merupakan catatan penambahan kasus harian tertinggi sejak laporan kasus Covid-19 pertama pada Maret 2020 lalu.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, jumlah penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota pada Jumat kemarin merupakan akumulasi data dari sembilan hari terakhir.

Baca juga: Alarm Kasus Covid-19 di Jakarta, 3 Kali Lonjakan Tertinggi hingga RS Hampir Penuh

Menurut Dwi, jumlah kasus baru berdasarkan tracing pada Jumat kemarin adalah 1.594 kasus.

"Terdapat akumulasi data sebanyak 502 kasus dari dua laboratorium swasta sembilan hari terakhir yang baru dilaporkan," ungkap Dwi melalui keterangan tertulis.

Dengan penambahan tersebut, maka jumlah akumulatif kasus Covid-19 di Jakarta adalah 171.871.

Dari jumlah tersebut, 154.242 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan 89,7 persen.

Sementara itu, jumlah orang yang dilaporkan meninggal dunia sebanyak 3.167 dengan tingkat kematian sebesar 1,8 persen.

Adapun, jumlah kasus aktif di Jakarta kemarin bertambah 324 kasus, sehingga tercatat 14.462 pasien masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut peningkatan kasus harian Covid-19 di Jakarta salah satunya disebabkan oleh keterlambatan rumah sakit untuk melaporkan temuan pasien positif.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Wagub DKI Sebut RS Lambat Laporkan Temuan Pasien Positif

Menurut Riza, keterlambatan data itu membuat temuan kasus positif harian harus diakumulasikan dengan data beberapa hari sebelumnya.

"Peningkatan jumlah Covid-19 ini salah satunya disebabkan karena masih ada rumah sakit yang terlambat melaporkan data penularan atau infeksi Covid-19 itu sendiri," ujar Riza dalam rekaman yang diterima, Jumat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya akan mengevaluasi masalah keterlambatan pihak rumah sakit dalam melaporkan data temuan kasus positif Covid-19 tersebut.

"Sehingga terjadi akumulasi atau penggabungan dari data-data sebelumnya. Ini terus akan kami evaluasi dan kami perbaiki," kata Riza.

Benarkah Lonjakan Kasus Karena Keterlambatan Laporan Data dari RS?

Faktanya, dalam sepekan terakhir, tercatat empat kali lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota.

Sebelumnya, lonjakan tertinggi kasus harian Covid-19 di Jakarta terjadi pada 23 Desember 2020. Kala itu, tercatat penambahan kasus sebesar 1.954.

Sementara itu, rata-rata penambahan kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta selama sepekan terakhir adalah 1.750 kasus.

Berikut rincian penambahan kasus harian Covid-19 selama sepekan terakhir.
19 Desember : 1.899 kasus (lonjakan keempat)
20 Desember : 1.592 kasus
21 Desember : 1.466 kasus
22 Desember : 1.311 kasus
23 Desember : 1.954 kasus (lonjakan kedua)
24 Desember : 1.933 kasus (lonjakan ketiga)
25 Desember : 2.096 kasus (lonjakan tertinggi)

Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit Hampir Penuh

Lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota tentu berdampak pada ketersediaan tempat tidur isolasi maupun ICU di rumah sakit rujukan.

Data terakhir per 20 Desember 2020, dari 6.663 tempat tidur isolasi, kini sudah terisi sebanyak 5.691 tempat tidur. Sementara itu, dari 907 ruang ICU, kini sudah terisi sebanyak 772 tempat tidur.

Baca juga: IDI Jakarta: RS Rujukan Covid-19 Penuh Imbas Lonjakan Kasus

Pemprov DKI pun berencana segera menambah tempat tidur untuk pasien Covid-19 karena semakin menipisnya ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU.

"Melalui Instruksi Gubernur Nomor 55 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti melalui keterangan tertulis.

Widyastuti menargetkan penambahan 508 tempat tidur isolasi dan 113 tempat tidur ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 di Ibu Kota dalam waktu dekat.

Kompas.com juga menghimpun data jumlah ketersediaan tempat tidur di Jakarta per Sabtu (26/12/2020) pukul 06.00 WIB dilansir dari website Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Berikut daftarnya:
1. Tempat tidur ICU tekanan negatif dengan ventilator: tersedia 9 tempat tidur dari total 178 tempat tidur.
2. Tempat tidur ICU tekanan negatif tanpa ventilator: tersedia 19 tempat tidur dari total 73 tempat tidur.
3. Tempat tidur ICU tanpa tekanan negattif dengan ventilator: tersedia 13 tempat tidur atau dari total 74 tempat tidur.
4. Tempat tidur ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator:tersedia 9 tempat tidur atau dari total 42 tempat tidur.
5. Tempat tidur isolasi tekanan negatif: tersedia 226 tempat tidur dari total 1.181 tempat tidur.
6. Tempat tidur isolasi tanpa tekanan negatif: tersedia 356 tempat tidur dari total 1.773 tempat tidur.
7. NICU khusus Covid-19: tersedia 11 tempat tidur atau 30 persen dari total 27 tempat tidur
8. Perina khusus Covid-19: tersedia 54 tempat tidur dari total 110 tempat tidur.
9. Tempat tidur PICU khusus Covid-19: tersedia 6 tempat tidur dari total 22 tempat tidur.
10. Tempat tidur OK khusus Covid-19: hanya 2 tempat tidur dan terpakai habis
11. HD khusus Covid-19: tersedia 9 tempat tidur dari total 35 tempat tidur.

Masih Efektifkah PSBB Transisi?

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi hingga 3 Januari 2020.

Pemerintah pusat juga membatasi pergerakan masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru guna menekan angka kasus Covid-19.

Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, kebijakan PSBB transisi tidak mampu menekan laju penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota.

Baca juga: PSBB Transisi di Jakarta Dianggap Tak Efektif Seiring Meroketnya Kasus Covid-19

Pasalnya, menurut Miko, kasus positif Covid-19 justru kian meningkat selama PSBB transisi.

Dia menilai kebijakan PSBB transisi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswdesan merupakan kebijakan gagal.

Oleh karena itu, dia menyarankan Pemprov DKI untuk melakukan memetakan klaster-klaster penularan Covid-19 untuk kemudian diberikan fasilitas isolasi.

"Seharusnya kalau kita melakukan PSBB itu (diterapkan) di klaster yang banyak terjadi penularan, misalnya klaster rumah tangga. Di sana mesti ditambah fasilitas isolasi," kata Miko.