Kompas.com - 29/12/2020, 12:49 WIB
Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berwacana untuk kembali menarik rem darurat seiring melonjaknya kasus Covid-19 sebulan terakhir.

Dalam 10 hari terakhir, angka kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta mengalami enam kali pemecahan rekor selama pandemi di Indonesia.

Bahkan, dua hari beruntun pada 25-26 Desember 2020, kasus Covid-19 tembus di angka 2.000 kasus harian.

Baca juga: Rencana Rem Darurat Jakarta yang Bikin Pengusaha Bergidik dan Krisis di Baliknya...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membeberkan soal kemungkinan kebijakan rem darurat ditarik kembali apabila kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan.

Ariza menjelaskan, keputusan untuk memberlakukan rem darurat atau tidak akan dilihat setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi 3 Januari 2021 selesai.

"Kita akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 (Januari 2021) nanti apakah dimungkinkan, nanti Pak Gubernur (Anies Baswedan) akan meminta kepada jajaran apakah dimungkinkan ada emergency break (rem darurat)," ucap Ariza dalam keterangan suara, Senin (28/12/2020).

Wacana tersebut lantas mendapat tanggapan dari Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang.

Sarman mengaku cemas atas kemungkinan kebijakan rem darurat yang diwacanakan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, itu bisa membuat pengusaha frustrasi.

"Karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk, nyaris frustrasi," ucap Sarman dalam pesan teks, Senin (28/12/2020).

Ada beberapa hal yang Sarman cemaskan sehingga meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kebijakan rem darurat agar tidak membebani pelaku usaha.

Baca juga: Upaya Pemprov DKI Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Tambah Faskes hingga Wacana Tarik Rem Darurat

Ruang dunia usaha terbatas

Hal pertama yang Sarman khawatirkan adalah dunia usaha kembali lesu.

Dia menilai, penerapan kebijakan tersebut akan membuat ruang aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan.

Sebab, karena kebijakan rem darurat tersebut, penerapan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak masyarakat akan terjadi lagi.

Sehingga, para pelaku usaha secara psikologis merasa pesimis untuk melanjutkan usaha mereka di masa PSBB total.

"Dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha," ucap Sarman.

Baca juga: Dilema Wacana Rem Darurat di Jakarta, Antara Lonjakan Kasus Covid-19 vs Penolakan Pelaku Usaha

UMKM tumbang, PHK meningkat

Bila pelaku usaha mulai pesimis, dampak berikutnya yang Sarman cemaskan adalah peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sarman mencemaskan bahwa kebijakan menarik rem darurat dan memperketat kembali pembatasan sosial berskala besar juga akan merontokkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang baru saja mencoba bangkit di tengah pandemi Covid-19.

"Jika kebijakan (rem darurat) ini kembali diberlakukan berpotensi akan menaikkan terjadinya angka PHK dan semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup," ucap Sarman.

Sarman melanjutkan, apabila terjadi lonjakan PHK dan UMKM tutup, hal tersebut juga akan menambah beban sosial pemerintah, khususnya Pemprov DKI.

Pengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional

Tidak hanya itu, rem darurat juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional.

Sebab, Jakarta menyumbang 17 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 juga berpotensi akan tetap minus," ucap Sarman.

Sarman mengatakan, saat ini pengusaha berharap Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan secara cermat dan matang sebelum memutuskan menarik rem darurat.
Pertimbangan secara khusus untuk bidang ekonomi dan dunia usaha, mengingat kondisi perekonomian di Jakarta yang saat ini masih minus.

"Ini memang kondisi dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta, pilihan yang sulit, tapi harus diputuskan," tutur Sarman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Profil Pemilik Gedung Tertinggi di Indonesia, Sempat Jatuh Bangun di Industri Tekstil

Ini Profil Pemilik Gedung Tertinggi di Indonesia, Sempat Jatuh Bangun di Industri Tekstil

Megapolitan
Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Megapolitan
Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Megapolitan
Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Megapolitan
Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Megapolitan
Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Megapolitan
Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Megapolitan
Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Megapolitan
Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Megapolitan
Semua Laga International Youth Championship 2021 Digelar di JIS

Semua Laga International Youth Championship 2021 Digelar di JIS

Megapolitan
Kapasitas PTM Bisa Dikurangi 50 Persen jika DKI Jakarta Terapkan PPKM Level 3

Kapasitas PTM Bisa Dikurangi 50 Persen jika DKI Jakarta Terapkan PPKM Level 3

Megapolitan
Warga Berkerumun, Petugas Terhambat Padamkan Kebakaran di Mangga Besar

Warga Berkerumun, Petugas Terhambat Padamkan Kebakaran di Mangga Besar

Megapolitan
Pemkot Jaksel Terapkan OTT, Warga yang Tepergok Buang Sampah Sembarangan Didenda hingga Rp 500.000

Pemkot Jaksel Terapkan OTT, Warga yang Tepergok Buang Sampah Sembarangan Didenda hingga Rp 500.000

Megapolitan
Panitia Formula E Jakarta Studi Banding ke Diriyah, Anggota DPRD DKI Anggap Boros Uang dan Waktu

Panitia Formula E Jakarta Studi Banding ke Diriyah, Anggota DPRD DKI Anggap Boros Uang dan Waktu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.