Kompas.com - 31/12/2020, 08:53 WIB
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

SKB tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

SKB itu menyebutkan larangan aktivitas dan penggunaan simbol yang berkaitan dengan FPI.

"Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, Rabu kemarin.

Baca juga: Langkah Pengurus FPI Setelah Dibubarkan: Gugat ke PTUN hingga Deklarasi Ormas Baru

Tidak hanya itu, aparat hukum yang berwenang juga diizinkan untuk mengambil tindakan apabila masih terjadi kegiatan dan penggunaan simbol FPI.

Aturan SKB tersebut resmi diberlakukan mulai 30 Desember 2020.

Lantas seperti apa respons Pemprov DKI Jakarta setelah SKB tersebut terbit? Apalagi DKI Jakarta merupakan basis pergerakan FPI, termasuk menjadi lokasi markas besar FPI yang berada di Petamburan, Jakarta Pusat.

Tak campuri urusan pembubaran FPI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta bukanlah sebagai pemilik kewenangan atas pembubaran ormas.

Dia mengatakan, Pemprov DKI tidak akan mencampuri urusan pembubaran FPI oleh Pemerintah Pusat karena memang bukan kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: FPI Dibubarkan, Ketum dan Sekretaris Deklarasikan Front Persatuan Islam

"Sudah silakan itu nanti urusannya dengan Pemerintah Pusat, kami di Provinsi tidak akan mencampuri urusan ormas-ormas," kata Riza Patria.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara ke Perpustakaan Cikini: Cara Masuk, Reservasi, Daftar

Cara ke Perpustakaan Cikini: Cara Masuk, Reservasi, Daftar

Megapolitan
Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Bogowonto dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Belasan Kali Beraksi dalam Setengah Tahun, Komplotan Pencuri Motor di Kalideres Lihai Melarikan Diri

Megapolitan
Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Pengelola Tol Becakayu Berencana Pasang 4 CCTV di Simpang Presdo M Hasibuan

Megapolitan
Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Polisi Periksa 3 Saksi Penemuan Jasad Bayi di Kontrakan Kawasan Ciracas

Megapolitan
Sepi Remaja 'SCBD', Kini Tidak Ada Lagi Aksi 'Citayam Fashion Week' di Dukuh Atas

Sepi Remaja "SCBD", Kini Tidak Ada Lagi Aksi "Citayam Fashion Week" di Dukuh Atas

Megapolitan
Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Pemotor Tewas Terlindas Setelah Gagal Salip Truk Trailer di Jalan RE Martadinata

Megapolitan
'Branding' Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

"Branding" Rumah Sehat Tuai Kritik, Wagub DKI: Yang Penting Semua Punya Niat Baik

Megapolitan
Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Pemprov DKI Janji Perketat Rekrutmen Anggota PPSU, Imbas Penganiayaan di Bangka Jaksel

Megapolitan
Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Pergub Penggusuran Warisan Ahok Masih Hantui Warga, Tak Kunjung Dicabut oleh Anies

Megapolitan
Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Dinkes Depok Targetkan 11.127 Nakes Bakal Terima Booster Kedua

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Pemprov DKI Belum Jual Saham PT Delta Djakarta, Wagub: Prosesnya Tidak Bisa Sepihak

Megapolitan
Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Ini Modus Operandinya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Pemprov DKI Belum Mulai Proses Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

Megapolitan
Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Siapkan Langkah Hukum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.