Kembali Bantah Bela FPI, BEM UI: Kami Mengecam Kekerasan Berlatar Agama

Kompas.com - 05/01/2021, 15:03 WIB
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).  KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) meluruskan anggapan yang berkembang di media sosial bahwa organisasi tersebut mendukung Front Pembela Islam (FPI) gara-gara mengkritik pembubarannya oleh pemerintah tanpa peradilan.

Sebagai informasi, kritik terhadap pembubaran ormas besutan Rizieq Shihab tanpa peradilan itu diterbitkan BEM UI dalam pernyataan sikap pada Minggu (3/1/2021).

"Rilis yang diterbitkan bukan untuk mendukung dan membenarkan tindak kekerasan, provokasi kebencian, maupun pelanggaran lainnya yang pernah dilakukan oleh Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan," kata Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho, dalam keterangan pers yang baru dirilis hari ini, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Kritik Pembubaran FPI Tanpa Peradilan, BEM UI hingga Amnesty Internasional Buka Suara

"Kami mengecam keras dan tidak setuju terhadap seluruh bentuk kekerasan terutama yang berlatar belakang agama," ujarnya.

Fajar menyebut, BEM UI akan selalu konsisten dengan prinsip-prinsip negara hukum, termasuk di antaranya supremasi hukum, perlindungan HAM, dan demokrasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maka, terkait kekerasan berlatar agama yang dilakukan oleh siapa pun, BEM UI meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan konsisten, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Baca juga: Pernyataan Sikap BEM UI Soal Pembubaran FPI Bukan Pembelaan untuk FPI

Meski demikian, pandangan BEM UI terhadap pembubaran FPI sebagai ormas tanpa peradilan tetap tak berubah.

Landasan pembubaran ormas tanpa peradilan sesuai UU Ormas terbaru dianggap tetap bermasalah.

"Poin-poin rilis dalam pernyataan sikap kami berfokus pada tindakan Pemerintah Indonesia yang melakukan pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa mekanisme peradilan," tutup Fajar.



Video Rekomendasi

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Megapolitan
Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Megapolitan
Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Megapolitan
Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Megapolitan
Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, PPDB di SDN 03 Tanah Tinggi Kota Tangerang Sepi Pendaftar

Hari Pertama Dibuka, PPDB di SDN 03 Tanah Tinggi Kota Tangerang Sepi Pendaftar

Megapolitan
Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Anji Disebut Kooperatif

Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Anji Disebut Kooperatif

Megapolitan
Anji Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Mapolres Jakarta Barat

Anji Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Mapolres Jakarta Barat

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kemayoran Tembus 5.000 Orang

Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kemayoran Tembus 5.000 Orang

Megapolitan
Ombudsman: Ketidakmampuan Provider Jadi Kendala dalam PPDB DKI Jakarta 2021

Ombudsman: Ketidakmampuan Provider Jadi Kendala dalam PPDB DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Tergantung di Gardu Listrik Kebayoran Lama

Mayat Pria Tanpa Identitas Tergantung di Gardu Listrik Kebayoran Lama

Megapolitan
Penyelundupan Harley dan Brompton, Eks Bos Garuda Indonesia Ari Askhara Divonis Senin Ini

Penyelundupan Harley dan Brompton, Eks Bos Garuda Indonesia Ari Askhara Divonis Senin Ini

Megapolitan
Anies: Kita Sedang Berhadapan Varian Baru Covid-19 yang Efek Sebarnya Lebih Luas

Anies: Kita Sedang Berhadapan Varian Baru Covid-19 yang Efek Sebarnya Lebih Luas

Megapolitan
Covid-19 Jakarta Melonjak, Anies Minta Perkantoran Perketat WFH 50 Persen

Covid-19 Jakarta Melonjak, Anies Minta Perkantoran Perketat WFH 50 Persen

Megapolitan
RPTRA di Jakpus Jadi Lokasi Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas

RPTRA di Jakpus Jadi Lokasi Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X