Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Akan Panggil Disdik DKI soal Siswa Dikeluarkan dari Sekolah karena Tak Bisa Bayar SPP

Kompas.com - 06/01/2021, 15:54 WIB
Walda Marison,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur terkait seorang siswa yang dikeluarkan dari Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta Timur.

Siswa tersebut dikeluarkan karena orangtuanya tak mampu membayar iuran bulanan atau uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Selain itu, KPAI juga akan memanggil pihak sekolah.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, pemerintah perlu dipanggil lantaran dianggap bertanggung jawab dalam melindungi hak anak dalam belajar.

"Ini kan sekolah swasta, tapi kan negara itu harus tetap memenuhi hak atas pendidikan kan dan dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah pengawas sekolah. Jadi kami akan memanggil sekolah, Dinas Pendidikan DKI dan Sudin Pendidikan Jaktim," kata Retno saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Tak Mampu Bayar SPP karena Kesulitan Ekonomi Saat Pandemi, Siswa SD Ini Dikeluarkan dari Sekolah

KPAI akan meminta Disdik DKI Jakarta dan pihak sekolah untuk mencari jalan keluar terkait masalah itu.

Tujuannya agar siswa yang bersangkutan tetap mendapatkan hak mengenyam pendidikan.

"Yang kami perjuangkan agar hak anak dalam mendapatkan pendidikan tak direnggut," ujar Retno.

Dikeluarkan karena menunggak uang sekolah

Siswa kelas 4 sekolah dasar (SD) di Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta Timur berinisial O dikeluarkan sejak Desember 2020.

Dia dikeluarkan lantaran orangtuanya sudah menunggak SPP sejak April 2020.

Erlinda Wati selaku orangtua O membenarkan bahwa dia tak mampu membayar tunggakan lantaran kondisi ekonomi yang sulit di tengah pandemi.

Sebelum O resmi dikeluarkan dari sekolah, Erlinda lebih dulu menerima surat peringatan pada 11 Desember 2020 agar segera melunasi uang sekolah anaknya.

Dalam surat itu, Erlinda diharuskan melunasi iuran sekitar Rp 13 juta paling lambat 14 Desember 2020.

"Kayaknya dengan nominal sebesar itu saya enggak bisa melunasi. Saya akhirnya menghubungi wali kelas dan disambungkan ke kepala sekolah," kata Erlinda saat dihubungi, Selasa.

Baca juga: Keluarkan Siswa yang Tak Bisa Bayar SPP, Pihak SD Terpadu Putra 1 Akan Dipanggil KPAI

Setelah menghubungi kepala sekolah, ibu dua anak itu diminta membuat surat keterangan dari pihak RT dan RW rumahnya agar mendapat keringanan dari pihak sekolah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Kebakaran di Revo Town, Stasiun LRT Bekasi Barat Tetap Layani Penumpang

Ada Kebakaran di Revo Town, Stasiun LRT Bekasi Barat Tetap Layani Penumpang

Megapolitan
HUT Jakarta, Warga Asyik Goyang Diiringi Orkes Dangdut di Monas

HUT Jakarta, Warga Asyik Goyang Diiringi Orkes Dangdut di Monas

Megapolitan
Ada Perayaan HUT Jakarta di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Thamrin Macet Total

Ada Perayaan HUT Jakarta di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Thamrin Macet Total

Megapolitan
Revo Town Bekasi Kebakaran, Api Diduga dari Salah Satu Tempat Makan

Revo Town Bekasi Kebakaran, Api Diduga dari Salah Satu Tempat Makan

Megapolitan
Heru Budi Bagi-bagi Kaus Saat Hadiri Perayaan HUT Jakarta di Monas

Heru Budi Bagi-bagi Kaus Saat Hadiri Perayaan HUT Jakarta di Monas

Megapolitan
Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Megapolitan
Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Megapolitan
Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Megapolitan
Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Megapolitan
Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

Megapolitan
Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com