Wagub DKI: PSBB Serentak Jawa-Bali Usulan dari Pemprov Jakarta

Kompas.com - 07/01/2021, 14:34 WIB
Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan di ruangan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2020). BMW Group Indonesia memberikan bantuan penanganan Covid-19 berupa APD untuk tenaga medis melalui BPBD. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAhmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan di ruangan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2020). BMW Group Indonesia memberikan bantuan penanganan Covid-19 berupa APD untuk tenaga medis melalui BPBD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, usulan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang akan dilakukan serentak di Jawa dan Bali merupakan usulan yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

Ariza mengatakan, pada Selasa (5/1/2021) lalu, Gubernur Anies Baswedan menghubungi pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi agar ke depan kebijakan PSBB dapat dilakukan serentak di beberapa daerah.

"Karena pernah kejadian ketika kita melakukan pengetatan, karena di sekitar Jakarta dibuka, maka warga Jakarta makan dan lain sebagainya ke daerah sekitar Jakarta kemudian kembali ke Jakarta," ujar Ariza di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Pembatasan Kegiatan PSBB Jawa-Bali, Ini Kriteria dan Daftar Daerahnya

Ariza menjelaskan, Pemprov DKI saat itu berharap ada satu kebijakan dari Pemerintah Pusat yang menyamakan regulasi antara Jakarta dengan beberapa daerah lainnya terkait PSBB.

"Dan juga pernah saya sampaikan kalau bisa periodisasi PSBB-nya disamakan, tidak hanya Jakarta dan beberapa daerah, tapi juga daerah lain," kata Ariza.

Setelah usulan tersebut disampaikan, pemerintah pusat kemudian memutuskan untuk membuat kebijakan yang menyamakan periode PSBB se-pulau Jawa dan Bali disamakan.

Menurut Ariza, hal tersebut menjadi sesuatu yang baik karena bisa melakukan pengetatan bersama. Dan kebijakan tersebut, kata dia, merupakan keinginan dari Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: PSBB Jakarta Tak Diperketat, Epidemiolog Sebut Anies Takut Lawan Pemerintah Pusat

"Karena memang Pemprov Jakarta arahnya juga seperti itu," ucap Ariza.

Untuk diketahui, pada Rabu (6/1/2021) kemarin Pemerintah Pusat memutuskan akan melaksanakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan tersebut diberlakukan untuk meminimalisir penularan Covid-19 yang kini semakin masif.

Secara garis besar, pembatasan tersebut mengatur sejumlah kegiatan diantarnya perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya hingga peribadatan.

Pembatasan tersebut sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Baca juga: RS Penuh, Jokowi Batasi Jawa-Bali



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cuaca Buruk, Temuan Hasil Operasi SAR Sriwijaya Air Hari Ini Hanya Sedikit

Cuaca Buruk, Temuan Hasil Operasi SAR Sriwijaya Air Hari Ini Hanya Sedikit

Megapolitan
Ada Pegawai Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cipinang Melayu Ditutup Sementara

Ada Pegawai Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cipinang Melayu Ditutup Sementara

Megapolitan
Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19 di Depok

Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
Terowongan Istiqlal-Katedral Mulai Dibangun 20 Januari Ini

Terowongan Istiqlal-Katedral Mulai Dibangun 20 Januari Ini

Megapolitan
Perjalanan Terpilihnya Marullah Matali Sebagai Sekda DKI Jakarta, Berawal dari Lelang Jabatan oleh Anies

Perjalanan Terpilihnya Marullah Matali Sebagai Sekda DKI Jakarta, Berawal dari Lelang Jabatan oleh Anies

Megapolitan
Raffi Ahmad Pesta Usai Disuntik Vaksin, Polisi: Tak Ada Unsur Pelanggaran

Raffi Ahmad Pesta Usai Disuntik Vaksin, Polisi: Tak Ada Unsur Pelanggaran

Megapolitan
Jalan Ditutup Imbas Proyek Terowongan Istiqlal-Katedral, Ini Pengalihan Arusnya

Jalan Ditutup Imbas Proyek Terowongan Istiqlal-Katedral, Ini Pengalihan Arusnya

Megapolitan
Satgas Covid-19: Kepatuhan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Makin Turun

Satgas Covid-19: Kepatuhan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Makin Turun

Megapolitan
Penerima BST Lansia dan Disabilitas Boleh Diwakilkan Pihak Keluarga

Penerima BST Lansia dan Disabilitas Boleh Diwakilkan Pihak Keluarga

Megapolitan
Tak Ada Fasilitas, Sampah APD di TPU Jombang Dibakar Tanpa Pengelolaan Khusus

Tak Ada Fasilitas, Sampah APD di TPU Jombang Dibakar Tanpa Pengelolaan Khusus

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Video Berkonten Pornografi Gisel dan Nobu Masih Dilengkapi

Berkas Perkara Kasus Video Berkonten Pornografi Gisel dan Nobu Masih Dilengkapi

Megapolitan
Komplotan Pembuat Surat Tes Covid-19 Palsu Patok Harga Rp 1 Juta Per Lembar

Komplotan Pembuat Surat Tes Covid-19 Palsu Patok Harga Rp 1 Juta Per Lembar

Megapolitan
Nindy Ayunda Tak Kunjung Datangi Mapolres Jakbar untuk Diperiksa Terkait Kasus Narkoba Suaminya

Nindy Ayunda Tak Kunjung Datangi Mapolres Jakbar untuk Diperiksa Terkait Kasus Narkoba Suaminya

Megapolitan
Korban Tak Melapor, Polisi 'Jemput Bola' Usut Kasus Pelecehan Seksual yang Dialami Istri Isa Bajaj

Korban Tak Melapor, Polisi "Jemput Bola" Usut Kasus Pelecehan Seksual yang Dialami Istri Isa Bajaj

Megapolitan
Sampah APD Berserakan di Blok Makam Khusus Covid-19 TPU Jombang Tangsel

Sampah APD Berserakan di Blok Makam Khusus Covid-19 TPU Jombang Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X