HIPPI: Perubahan Kebijakan Selama Pandemi Buat Ketidakpastian Sektor Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berbagai kebijakan yang diterapkan Pemerintah mengenai pembatasan kegiatan menyebabkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Sarman melanjutkan, banyaknya kebijakan yang dikeluarkan selama pandemi memukul aktivitas usaha. Bahkan, dia menyebut, adanya pembatasan berpotensi menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran ada penurunan omzet perdagangan.

"Dengan demikian, boleh dikatakan lagi-lagi pelaku usaha yang sangat merasakan hal ini dan potensi-potensi terjadinya angka PHK kmudian juga angka pekerja yang dirumahkan, itu sangat berpeluang untuk terjadi," tutur Sarman kepada Kompas.com, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Jakarta Berlakukan PPKM, Pengusaha: Bukan Lagi Cari Untung, Yang Terpenting Bertahan

Sarman menuturkan, dengan adanya kebijakan baru yakni Pemberlakuakn Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka kunjungan masyarakat ke Jawa dan Bali lebih dibatasi. Tentunya, kebijakan ini berdampak pada sektor usaha seperti pariwisata, transportasi, dan logistik.

Lalu pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran. Hal ini berdampak bagi sektor usaha ritel, kuliner, hingga restoran.

"Ini kan hampir sama dengan PSBB yang diperketat sebenarnya," ucap Sarman.

Baca juga: PPKM di Tangsel Dimulai Hari Ini, Mal Tutup Pukul 19.00, Restoran dan PKL Jam 20.00

Sebelumnya para pengusaha berharap kondisi perekonomian mulai membaik pada awal tahun, terlebih dengan adanya rencana vaksinasi Covid-19.

Namun harapan itu pupus saat Pemerintah Pusat menerapkan PPKM pada 11-25 Januari 2021. Dengan kondisi ini, pengusaha hanya berusaha untuk bertahan di tengah pandemi.

"Jadi memang bagi dunia usaha ya pada awal tahun ini rasa optimis itu sementara harus disimpan dulu. Karena ini masih melihat perkembangan kebijakan Pemerintah menyangkut pengendalian penularan Covid-19," kata dia.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai 3-17 Januari 2021.

Akan tetapi, Pemerintah Pusat kemudian menerapkan PPKM di Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan itu akan diterapkan secara terbatas. Tujuannya, meminimalisasi penularan Covid-19.

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Dalam penjelasannya, Airlangga menyebut, pembatasan kegiatan masyarakat kali ini sudah sesuai dengan peraturan undang-undang.

Baca juga: PPKM di Tangsel Dimulai Besok, Kegiatan di Tempat Ibadah hingga Operasional Mal Dibatasi

Selain itu, sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Guna menyesuaikan aturan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar, aturan dan substansi yang sebelumnya diterapkan dalam PSBB transisi disesuaikan dengan ketentuan pembatasan masyarakat dari Pemerintah Pusat.

Dia memberikan contoh aturan mengenai pembatasan karyawan yang bekerja di kantor sebanyak 50 persen dari kapasitas, dengan penyesuaian ini maka karyawan yang diperbolehkan bekerja di kantor hanya 25 persen dari kapasitas.

"Yang makan di tempat tadinya 50 persen sekarang 25 persen. Ini kami sesuaikan semua," kata dia.