Jakarta Berlakukan PPKM, Pengusaha: Bukan Lagi Cari Untung, Yang Terpenting Bertahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap berbagai relaksasi dan stimulus yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha terus dilanjutkan hingga akhir tahun 2022.

Ini karena, efek dari pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha tidak bisa langsung hilang. Pemberian stimulus dan relaksasi diharapkan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

"Berbagai relaksasi, berbagai stimulus diperpanjang sampai akhir tahun depan. Karena bagaimana pun dampak pandemi ini masih menekan dunia usaha, masih mengkhawatirkan dunia usaha," kata Sarman kepada Kompas.com, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Anies Sudah Tanda Tangani Pergub soal PPKM Jakarta

Sebelumnya para pengusaha berharap kondisi perekonomian mulai membaik pada awal tahun, terlebih dengan adanya rencana vaksinasi Covid-19.

Namun harapan itu pupus saat Pemerintah Pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021. Dengan kondisi ini, pengusaha hanya berusaha untuk bertahan di tengah pandemi.

"Jadi sebagai pengusaha ini kan bukan lagi saat mencari keuntungan, tapi mampu untuk bertahan. Itu yang penting, mampu untuk bertahan, tidak melakukan PHK, tidak merumahkan. Itu sudah bagus," ucap Sarman.

Baca juga: Kadin DKI Berkeberatan dengan PPKM 11-25 Januari 2021

PPKM diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan itu akan diterapkan secara terbatas. Tujuannya, meminimalisasi penularan Covid-19.

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Dalam penjelasannya, Airlangga menyebut, pembatasan kegiatan masyarakat kali ini sudah sesuai dengan peraturan undang-undang.