Gugatan Praperadilan Ditolak, Rizieq Berencana Uji Materi KUHAP soal Hakim Tunggal

Kompas.com - 12/01/2021, 21:16 WIB
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah menilai sidang praperadilan kliennya seharusnya dipimpin oleh majelis hakim bukan hakim tunggal.

Pernyataan Alamsyah dilontarkan setelah melihat hakim mengesampingkan pendapat saksi ahli dan saksi fakta yang diajukan oleh timnya.

Hakim pun menolak gugatan praperadilan kubu Rizieq dalam persidangan Selasa (12/1/2021).

“Apakah hakim tunggal ini tak egois? Saya mau menguji KUHAP tentang sidang praperadilan itu hakimnya harus tiga, majelis. Jangan hakim tunggal (jadi) semau-maunya saja. Pendapat tiga ahli dikesampingkan, pakainya pendapatnya dia aja. Nah ini bisa menghasilkan peradilan yang sesat,” ujar Alamsyah kepada wartawan seusai pembacaan putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2021) sore.

Baca juga: Praperadilan Ditolak, Kubu Rizieq Shihab Bakal Ajukan Uji Materi ke MK

Menurut Alamsyah, hakim tidak mempertimbangkan gugatan pihaknya yang sangat prinsipal yaitu penetapan Rizieq Shihab terkait pasal 216 KUHP.

Adapun Pasal 216 KUHP berbunyi, "barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia kembali mempertanyakan penetapan Rizieq Shihab menjadi dengan pasal 216 KUHP.

Baca juga: Sudah Diperiksa Dokter Polda Metro Jaya, Polri Sebut Rizieq Shihab Sehat

“Apakah boleh menetapkan tersangka pasal 216 tanpa ayat, apakah tidak dibolehkan, itu kan harus diadili harus dipertimbangkan dahulu. Kita tak masalah dia gugat kita, tapi dipertimbangkanlah dengan sempurna segalanya, itu juga tak sependapat dengan kami begitu juga dengan pakar,” tambah Alamsyah.

“Padahal persoalan itu materi perkara kita, ini makanya putusan itu jadi sesat,” kata Alamsyah.

Ia menyebutkan, hakim telah fatal karena tak mempertimbangkan keberatan pihak Rizieq Shihab terkait penetapan kliennya dengan pasal 216 yang tanpa ayat.

Dalam sidang praperadilan, Hakim tunggal Akhmad Sahyuti menolak permohonan gugatan praperadilan tersangka kasus penghasutan dan kerumunan Rizieq Shihab.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI Belum Temukan Bukti Cukup Soal Kaitan Kematian Trio dengan Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Jadi Tahanan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Jadi Tahanan, Pinangki Harus Patuhi Aturan dan Wajib Bersih-bersih Lapas Klas II A Tangerang

Megapolitan
Anies Ubah RPJMD, Target Rumah DP Rp 0 Berkurang tapi Program Lain Bermunculan

Anies Ubah RPJMD, Target Rumah DP Rp 0 Berkurang tapi Program Lain Bermunculan

Megapolitan
Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Megapolitan
Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Megapolitan
Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar

Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar

Megapolitan
Mantan Gubernur DKI Soerjadi Tutup Usia, Anies: Dedikasi Beliau Selalu Terpatri

Mantan Gubernur DKI Soerjadi Tutup Usia, Anies: Dedikasi Beliau Selalu Terpatri

Megapolitan
Juru Parkir di Cikini Terancam Dipecat jika Terbukti Lakukan Pungli

Juru Parkir di Cikini Terancam Dipecat jika Terbukti Lakukan Pungli

Megapolitan
Ikut Vaksinasi Covid-19 di Koja, Warga Dapat Doorprize Tabung Gas hingga Sepeda Lipat

Ikut Vaksinasi Covid-19 di Koja, Warga Dapat Doorprize Tabung Gas hingga Sepeda Lipat

Megapolitan
PPKM Tangsel Diperpanjang hingga 9 Agustus, Status Tetap Level 4

PPKM Tangsel Diperpanjang hingga 9 Agustus, Status Tetap Level 4

Megapolitan
Beredar Pesan Kelurahan Benda Baru Pamulang Tak Layani Warga Belum Divaksin, Lurah: Sebatas Imbauan

Beredar Pesan Kelurahan Benda Baru Pamulang Tak Layani Warga Belum Divaksin, Lurah: Sebatas Imbauan

Megapolitan
Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Mulai Vaksinasi Ibu Hamil

Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Mulai Vaksinasi Ibu Hamil

Megapolitan
NIK Dipakai Orang Lain, Warga Bekasi Tidak Bisa Ikut Vaksinasi Covid -19

NIK Dipakai Orang Lain, Warga Bekasi Tidak Bisa Ikut Vaksinasi Covid -19

Megapolitan
Stasiun Pegangsaan Dua Terbakar, PT LRT Jakarta: Seluruh Petugas dan Karyawan Selamat

Stasiun Pegangsaan Dua Terbakar, PT LRT Jakarta: Seluruh Petugas dan Karyawan Selamat

Megapolitan
Mengenang Soerjadi Soedirja, Gubernur Rumah Susun yang Melarang Operasional Becak di Jakarta

Mengenang Soerjadi Soedirja, Gubernur Rumah Susun yang Melarang Operasional Becak di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X