Pemprov DKI Diingatkan Serius Terapkan PPKM agar Tak Kehilangan Kepercayaan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyarankan agar penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dilakukan dengan serius dan ketat.

Menurut Gilbert, aktivitas masyarakat seharusnya diperketat seperti awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama dua minggu.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

"Masyarakat jangan sampai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengatasi pandemi ini," kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: [Update 13 Januari]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta 3.476, Pasien Aktif 19.459

Anggota Komisi B ini juga mendesak agar Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kapasitas pelacakan (tracing). Sebab rendahnya upaya pelacakan hanya membuat hasil tes menjadi tidak berarti.

Dia memberikan contoh Korea Selatan dan Taiwan yang dianggap berhasil dalam mengatasi pandemi.

Rasio penelusuran di kedua negara tersebut, menurut Gilbert, mencapai 1:33. Ini berarti dari satu orang positif Covid-19 maka dilakukan pelacakan kepada 33 orang.

Baca juga: Besok, 13.000 Tenaga Medis di Jakarta Utara Siap Divaksin Covid-19

Dia juga menganjurkan agar Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kecepatan hasil tes.

Dengan jumlah kasus Covid-19 yang mencapai 3.476 pada Rabu, maka kecepatan tes harus segera ditingkatkan, mengingat terbatasnya jumlah laboratorium yang bisa melakukan tes PCR.

"Saat ini jumlah kasus di DKI sangat banyak menjadi 3.500 lebih per hari, sehingga di lapangan terlihat hasil tes PCR sudah mencapai 7 hari baru keluar," tutur dia.

Karena jika hasil tes keluar dalam beberapa hari, penderita bisa bepergian ke berbagai tempat sembari menunggu hasil tes.