Warga Depok Meninggal di Taksi Online Usai Ditolak 10 RS Covid-19, Bukti Pandemi Makin Gawat

DEPOK, KOMPAS.com - Seorang warga domisili Depok dilaporkan meninggal di taksi online dalam keadaan menderita gejala seperti Covid-19, setelah ditolak banyak rumah sakit rujukan.

Hal itu disampaikan LaporCovid19 yang menerima laporan secara langsung dari keluarga pasien pada 3 Januari 2021.

"Anggota keluarganya meninggal di taksi daring setelah ditolak di 10 rumah sakit rujukan Covid-19," demikian tulis LaporCovid19 melalui keterangan pers bersama Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Fasilitas Kesehatan Hampir Penuh Salah Satu Penyebab Meningkatnya Angka Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta

Meski mendapat laporan pada 3 Januari 2021, menurut salah satu sumber Kompas.com, insiden itu terjadi pada 20 Desember 2020.

Insiden itu menimpa seorang ayah yang kesulitan mencari rumah sakit rujukan Covid-19 saat dirinya mengalami sesak nafas dan sejumlah gejala lain yang mirip Covid-19.

"Maaf kami tidak bisa membuka identitas pelapor," ujar sumber Kompas.com itu.

Situasi ini memang mencerminkan situasi gawat yang sedang terjadi saat ini di banyak wilayah akibat lonjakan kasus Covid-19 pascalibur panjang, termasuk di Depok.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita belum dapat mengonfirmasi kabar ini. Ia mengatakan pihaknya tengah mencari identitas warga tersebut.

"Tadi sudah ada nama dokter yang jadi sumbernya, tapi dia ngasih lagi ke orang lain, tapi kayaknya tertutup banget data-datanya,” jelas Novarita dikutip Tribun Jakarta, Sabtu (16/1/2021).

“Saya mau tahu motivasinya apa, kalau untuk perbaikan kan kita harus tahu datanya agar jelas, apakah tidak ada perhatian atau dia pergi ke rumah sakit inisiatif nggak sabar nunggu. Karena kan memang sekarang ini di IGD ramai banget, akhirnya dia nyari-nyari mungkin sampai 10 rumah sakit,” ucapnya.

Baca juga: Blok Makam Jenazah Covid-19 Muslim di TPU Tegal Alur Penuh, Sistem Tumpang Digunakan

Alarm sudah berbunyi sejak November

Alarm soal ancaman kolapsnya fasilitas kesehatan di Depok sudah berbunyi sejak akhir November, kurang lebih 2 pekan usai awal lonjakan pasien Covid-19 di Depok terjadi pada 11 November 2020.

Dua rumah sakit besar milik pemerintah, yaitu RSUD Kota Depok dan RS Universitas Indonesia (RS UI) menyampaikan bahwa okupansi ruang isolasi Covid-19 mereka mulai menyentuh 80 persen.

Dari peringatan itu, ketersediaan ICU bagi pasien bergejala berat jadi hal yang paling mengkhawatirkan karena jumlahnya memang sedikit, sehingga tak dapat menerima seluruh pasien Covid-19 yang dirujuk kepada 2 rumah sakit itu.

Pada 29 Desember 2020, ketika jumlah pasien Covid-19 sudah 3.343 orang, Direktur RSUD Kota Depok Devi Maryori membenarkan bahwa instalasi gawat darurat (IGD) di rumah sakit yang ia bawahi penuh.

Akibatnya, pasien mesti mengantre.

Baca juga: Advokat David Tobing Gugat Raffi Ahmad, Sidang Perdana 27 Januari di PN Depok

Sepekan berselang, Novarita menyebut keterisian tempat tidur isolasi pasien Covid-19 mendekati 90 persen. Sementara 56 ICU di 21 rumah sakit nyaris penuh seluruhnya.

Menindaklanjuti krisis ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mengundang beberapa direktur rumah sakit untuk duduk bareng.

“Kami identifikasi gedung yang mereka punya. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan rumah sakit terkait kemampuan penambahan tempat tidur isolasi dan juga untuk ICU,” kata Dadang Wihana, juru bicara satgas, pada Kamis (7/1/2021).

“Lalu, (memetakan) rumah sakit apa yang bisa dikerjakan, dari pemerintah kota apa yang bisa diintervensi. Demikian pula kami akan mengusulkan kepada Provinsi dan Pusat terkait ventilator yang jadi kebutuhan kita. Jumlahnya disesuaikan dengan sarana yang ada di rumah sakit. Direktur rumah sakit mengkonkretkan jumlah ruangan yang digunakan untuk tempat tidur ICU,” jelasnya.

Saat ini, jumlah pasien Covid-19 di Depok sudah 4.204 orang, terbanyak selama 10 bulan pandemi melanda.

Tidak hanya di Depok

Kasus di Depok hanya sampel kecil dari situasi darurat yang sedang terjadi dalam skala nasional.

Tri Maharani, relawan tim BantuWargaLaporCovid19, menekankan bahwa situasi layanan kesehatan sudah genting.

“Tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak bulan September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta," jelas Tri dalam keterangan itu.

"Menjelang pertengahan November 2020, saat pelaksanaan Pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien," tambahnya.

Di lapangan, LaporCovid19 menemukan bahwa sistem rujuk antar fasilitas kesehatan tidak berjalan dengan baik, sistem informasi kapasitas rumah sakit tidak berfungsi.

Banyak warga yang memerlukan penanganan kedaruratan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19 tidak mengetahui harus ke mana.

Kondisi ini diperparah dengan permasalahan sistem kesehatan yang belum kunjung diatasi, di antaranya keterbatasan kapasitas tempat tidur, minimnya perlindungan tenaga kesehatan dan tidak tersedianya sistem informasi kesehatan yang diperbarui secara real-time.

"Jika tidak segera diatasi, semakin banyak warga meninggal hanya karena otoritas abai dalam memberikan hak atas layanan dan perawatan kesehatan," kata Tri.