Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Wagub DKI: Tidak Boleh Melebihi Kebijakan Partai

Kompas.com - 26/01/2021, 16:23 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meminta semua kader Gerindra untuk mengikuti kebijakan partai.

Kader Gerindra diminta tidak berbicara melebihi kebijakan partai.

Hal tersebut disampaikan Ariza merespons pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mundur dari jabatannya karena meminta pemerintah pusat ambil alih penanganan Covid-19 daerah Jabodetabek.

"Hendaknya semua kader mengikuti arahan kebijakan partai, pendapat pribadi tidak boleh melebihi kebijakan partai," kata Ariza seperti dikutip Tribunnews, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: DPP Gerindra Beri Peringatan Lisan Ketua DPC Jaktim karena Minta Anies Mundur

Ariza kemudian membela Anies yang dinilai tidak menyerahkan penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta kepada pemerintah pusat.

Anies hanya meminta agar pemerintah pusat mengambil alih dan memimpin koordinasi antar daerah di Jabodetabek.

Buktinya adalah, kata Riza, Anies sebagai gubernur DKI Jakarta masih terus mengecek penanganan Covid-19 di Jakarta secara rutin.

"Saya dan pak Anies juga keliling ke beberapa RS, laboratorium, dan sebagainya. Nanti kita juga cek lagi unit yang lain keliling pasar, mal, RS juga sudah, perkantoran juga," kata Riza.

Ia menjelaskan, apabila dia dan Anies tidak bisa mengecek jalannya penanganan Covid-19 secara langsung, ada dinas-dinas terkait yang langsung melakukan pengecekan di lapangan.

"Unit yang lain yang belum dicek pak Anies dan saya, namun dari dinas terkait selalu dicek," kata dia.

Baca juga: Anies Minta Pusat Ambil Alih Penangangan Covid-19 di Jabodetabek: Didukung Depok-Tangsel, Dipertanyakan Bogor

Ali Lubis sebelumnya meminta Anies untuk mundur karena dia menilai Anies sudah tidak lagi sanggup sehingga melempar tanggung jawab penanganan Covid-19 Jabodetabek kepada pusat.

"Kalau terkesan memang tidak sanggup, lebih baik mundur saja pak Anies dari jabatannya sebagai gubernur," kata Ali Lubis di Kompas TV.

Ali mengatakan, selama ini Anies diketahui tampil sebagai sosok heroik dalam penanggulangan Covid-19 di Jakarta.

Namun ternyata Anies justru melimpahkan penanganan Covid-19 kepada pemerintah pusat.

"Kok sekarang tiba-tiba mengeluh bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih," kata Ali.

Baca juga: Rumah Sakit di Jakarta Penuh, Wisma Atlet Kesulitan Rujuk Pasien Covid-19 Gejala Berat

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan, DPP Gerindra langsung memberikan peringatan lisan kepada Ali Lubis.

"Untuk masalah Ketua DPC sendiri sudah diberikan arahan langsung oleh Wakil Ketua Umum, sudah diberikan semacam diingatkan secara lisan," kata Dasco dalam tayangan Kompas TV.

Dasco mengatakan, apa yang disampaikan oleh Ali Lubis merupakan pendapat pribadi dan bukan keluar dari pendapat partai.

Namun, kata Dasco, karena pendapatnya berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19 yang sedang berjalan di DKI Jakarta, Gerindra meminta untuk dilakukan koordinasi terlebih dahulu.

"Memang substansi harus diperhatikan karena memang ini soal Covid-19," kata Dasco.

Dasco mengatakan, Ali Lubis sebagai Ketua DPC Partai Gerindra tidak boleh mengeluarkan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai karena menyangkut hal yang prinsipil.

 

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Ketua DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Begini Nasibnya Sekarang."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com