Presiden Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Wali Kota Bekasi: Sudah Kerahkan Segala Daya

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

Rahmat menekankan, PPKM merupakan kebijakan dari pemerintah pusat (Pempus) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Sebagai yang melaksanakan, lanjut pria yang disapa Pepen itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi merasa sudah berusaha seefektif mungkin.

Baca juga: Ketika Pemprov dan Pemkot di Jabodetabek Berbeda Opini Soal PPKM Tak Efektif...

"PPKM itu adalah bagaimana pemda punya guide (petunjuk) kegiatan yang sudah digariskan pemerintah pusat. Persoalan kalau Bapak Presiden sebut tidak efektif, kami sudah melakukan seefektif mungkin," ujar Pepen di Stadion Patriot, Senin (1/2/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Pepen menguraikan, Pemkot Bekasi sudah mengerahkan segala kemampuan untuk melaksanakan kebijakan PPKM.

Seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507 Kota Bekasi dan sebagainya telah dilibatkan untuk menggerakkan kebijakan tersebut.

"Mengerahkan segala daya dan upaya, melakukan pengendalian sosialisasi terhadap 4M dan juga memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, pada akhirnya akan berdampak pada penyebaran pandemi," terangnya.

Selain itu, Pepen mengungkapkan bahwa selalu ada evaluasi terkait penerapan PPKM di Kota Bekasi setiap dua pekan.

Akan tetapi, angka kasus Covid-19 di daerahnya masih tinggi dan belum memperlihatkan penurunan signifikan.

"Ya itu tadi, kami tidak ingin menghasilkan sebuah peningkatan (kasus), program itu (PPKM) kan setiap dua minggu sekali dievaluasi, yang kita inginkan adalah hari ini kita bekerja minggu depan terjadi penurunan (sebaran kasus)," ucapnya.

Sementara itu, Kota Bekasi tengah menerapkan PPKM jilid kedua sejak 26 Januari sampai 8 Februari mendatang.

Hal itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal perpanjangan PPKM Jawa-Bali.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyebut PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu Jokowi sampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Penerapan sejumlah aturan, menurut Jokowi, belum konsisten dilaksanakan di lapangan sehingga banyak pelanggaran yang terjadi yang kemudian mempengaruhi angka kasus Covid-19 di Indonesia.

Karena itu Jokowi meminta supaya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan di daerah masing-masing.

“Tapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” tutur Jokowi.

“Siapkan juga masker yang memiliki standar-standar yang benar. Sehingga masyarakat kalau yang enggak pakai langsung diberi, (disuruh) pakai, diberi tahu,” jelasnya.

(Reporter: Yusuf Bachtiar / Editor: Wahyu Septiana)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Wali Kota Bekasi: Kami Sudah Melakukan Seefektif Mungkin