Kompas.com - 05/02/2021, 09:56 WIB
Ilustrasi lockdown, penguncian, virus corona ShutterstockIlustrasi lockdown, penguncian, virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji usulan lockdown atau karantina wilayah selama akhir pekan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum efektif menekan penyebaran Covid-19.

Riza mengatakan, usulan mengenai lockdwon di akhir pekan berasal dari anggota DPR RI, Saleh Daulay, yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki. Menurut Riza, usulan tersebut terlontar karena saat ini tidak memungkinkan bagi pemerinah memberlakukan lockdown secara penuh dalam waktu tertentu.

Baca juga: Pro Kontra Opsi Jakarta Lockdown di Akhir Pekan, Sikap Anggota DPRD DKI Bertentangan dengan Jeritan Pelaku Usaha

"Ya itu kan usulan pribadi karena memang kalau kita lockdown sepanjang waktu, dua minggu, satu bulan, atau lebih, itu kan kita belum memungkinkan," kaat Riza melalui rekaman suara yang diterima wartawan, Kamis (4/2/2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Riza, akan mengkaji usulan tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga mengkaji berbagai usulan lain dari pakar epidemiologi soal kemungkinan penerapan PSBB ketat seperti dulu.

Dia menyatakan, faktanya di akhir pekan banyak warga Jakarta beraktivitas di luar rumah untuk mengisi waktu senggang mereka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Riza, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini tengah menggodok usulan itu dengan berbagai pihak, antara lain jajaran Forkopimda, ahli epidemiologi, dan pihak-pihak lain.

Riza juga menyebutkan, Anies dan beberapa kepala daerah lainnya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi dan menyampaikan masalah di masing-masing daerah.

"Namun demikian, semua usulan itu akan dikaji, didiskusikan, diteliti, dan dibahas. Kami sendiri membahas masukan-masukan dari siapa saja, termasuk pemerintah pusat," kata dia.

Tanggapan pakar epidemiologi

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wayhudi menilai, opsi lockdown di akhir pekan itu bisa cukup efektif memperlambat penularan Covid-19 jika lockdown akhir pekan dibarengi dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat hari kerja.

Ia menyarankan lockdown akhir pekan itu tak menghapus PSBB yang selama ini sudah diterapkan. Sebab, jika hanya mengandalkan lockdown akhir pekan, itu tak akan efektif menekan penularan.

Ia juga menyarankan agar PSBB benar-benar bisa ditegakkan sehingga tak hanya menjadi aturan di atas kertas.

"Karena lockdown akhir pekan itu tidak melewati masa inkubasi 7-14 hari. Kalau cuma lockdown dua hari tidak ada artinya," kata Tri.

Menurut Tri, kebijakan pemerintah saat ini hanya sekadar regulasi tertulis. Pemerintah hanya ingin terkesan telah membuat kebijakan pengetatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: Perhimpunan Hotel dan Restoran Sulit Terima Opsi Lockdown Akhir Pekan

Padahal pada kenyataannya, regulasi tersebut tidak berjalan. Mobilitas warga di jalan masih tinggi. Tri mencontohkan pembatasan kegiatan perkantoran di mana 75 persen pegawai bekerja dari rumah. Namun, mobilitas pegawai kantoran di Jabodetabek masih tinggi.

Hal ini mengakibatkan kasus penularan justru semakin tak terkendali.

Ahli epidemiologi dari Griffith University Dicky Budiman juga menyatakan, penutupan wilayah selama akhir pekan tidak akan berpengaruh banyak terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Megapolitan
Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Megapolitan
Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Megapolitan
Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Megapolitan
Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Megapolitan
Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Megapolitan
1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

Megapolitan
Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Megapolitan
Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Megapolitan
Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Megapolitan
Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Megapolitan
Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.