Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro Kontra Opsi Jakarta Lockdown di Akhir Pekan, Sikap Anggota DPRD DKI Bertentangan dengan Jeritan Pelaku Usaha

Kompas.com - 05/02/2021, 08:53 WIB
Theresia Ruth Simanjuntak

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengkaji opsi lockdown pada akhir pekan di Ibu Kota demi menekan penyebaran Covid-19.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," ujar Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Pernyataan Ariza tersebut juga sebagai tanggapan atas kritik yang Presiden Joko Widodo sampaikan soal pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tidak efektif menekan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Perhimpunan Hotel dan Restoran Sulit Terima Opsi Lockdown Akhir Pekan

"Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif," ucap Ariza.

Pengakuan Ariza tersebut lantas mendapat respons berupa pro dan kontra dari berbagai kalangan. Berikut rangkumannya.

Dukungan dari F-PAN DPRD DKI

Ariza mengungkapkan, usulan lockdown itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berkaca pada kebijakan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.

Usulan tersebut pun dipertimbangkan. Terlebih, lanjut Ariza, banyak warga Jakarta yang beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

"Tidak hanya ke pasar, ke mal, tetapi juga ke tempat-tempat rekreasi, termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," katanya.

Dukungan pun mengalir dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Lukmanul Hakim.

Lukman menilai, lockdown akhir pekan perlu diterapkan lantaran angka kasus positif Covid-19 di Jakarta tampak kian sulit dikendalikan.

"Mohon diperhatikan, kemarin saja ada 3.567 kasus positif baru di DKI sehingga totalnya sudah lebih dari 280.000 kasus. Enggak akan selesai, kalau begini-begini saja. Harus ada terobosan," ujar Lukman seperti dilansir dari Antara, Kamis (4/2/2021).

Andai lockdown akhir pekan memang diterapkan, lanjut Lukman, masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah kecuali memiliki urusan mendesak.

"Pokoknya harus tegas. Selama Sabtu-Minggu, warga tidak boleh keluar rumah kecuai untuk urusan mendesak. Ini penting karena weekend memang periode yang paling tinggi mobilitas warganya," jelasnya.

Baca juga: Wacana Lockdown Akhir Pekan, Pengusaha Mal: Jangan Sampai Pengorbanan Besar Sia-sia

Tak hanya itu, menurut Lukman, lockdown akhir pekan juga perlu diterapkan bersamaan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pada Senin sampai Jumat.

"PSBB harus tetap ada. Jadi di hari kerja, masyarakat dibatasi dengan PSBB, Sabtu-Minggu tambah diperketat lagi dengan lockdown akhir pekan," kata Lukman.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com