Pro Kontra Opsi Jakarta Lockdown di Akhir Pekan, Sikap Anggota DPRD DKI Bertentangan dengan Jeritan Pelaku Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengkaji opsi lockdown pada akhir pekan di Ibu Kota demi menekan penyebaran Covid-19.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," ujar Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Pernyataan Ariza tersebut juga sebagai tanggapan atas kritik yang Presiden Joko Widodo sampaikan soal pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tidak efektif menekan penyebaran Covid-19.

"Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif," ucap Ariza.

Pengakuan Ariza tersebut lantas mendapat respons berupa pro dan kontra dari berbagai kalangan. Berikut rangkumannya.

Dukungan dari F-PAN DPRD DKI

Ariza mengungkapkan, usulan lockdown itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berkaca pada kebijakan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.

Usulan tersebut pun dipertimbangkan. Terlebih, lanjut Ariza, banyak warga Jakarta yang beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

"Tidak hanya ke pasar, ke mal, tetapi juga ke tempat-tempat rekreasi, termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," katanya.

Dukungan pun mengalir dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Lukmanul Hakim.

Lukman menilai, lockdown akhir pekan perlu diterapkan lantaran angka kasus positif Covid-19 di Jakarta tampak kian sulit dikendalikan.

"Mohon diperhatikan, kemarin saja ada 3.567 kasus positif baru di DKI sehingga totalnya sudah lebih dari 280.000 kasus. Enggak akan selesai, kalau begini-begini saja. Harus ada terobosan," ujar Lukman seperti dilansir dari Antara, Kamis (4/2/2021).

Andai lockdown akhir pekan memang diterapkan, lanjut Lukman, masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah kecuali memiliki urusan mendesak.

"Pokoknya harus tegas. Selama Sabtu-Minggu, warga tidak boleh keluar rumah kecuai untuk urusan mendesak. Ini penting karena weekend memang periode yang paling tinggi mobilitas warganya," jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Lukman, lockdown akhir pekan juga perlu diterapkan bersamaan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pada Senin sampai Jumat.

"PSBB harus tetap ada. Jadi di hari kerja, masyarakat dibatasi dengan PSBB, Sabtu-Minggu tambah diperketat lagi dengan lockdown akhir pekan," kata Lukman.

Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI untuk memikirkan secara matang wacana lockdown akhir pekan.

Pasalnya, kata Pras, akan ada banyak sektor yang bersinggungan dengan kebijakan lockdown tersebut, termasuk sektor ekonomi.

"Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang, sekarang kan semua tersentuh. Masalah ekonomi tersentuh juga kita sangat anjlok dalam pendapatan," kata Pras dalam keterangan suara, Rabu (3/2/2021).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu memang menyadari situasi pandemi Covid-19 tidak main-main. Karena itu, ia meminta adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat.

"Situasi ini emang nggak main-main, (caranya) sama-sama mendukung program dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada. SOP Covid-19 itu. Kalau semuanya pada cuek bebek ya susah juga," tutur Pras.

Jeritan pelaku usaha

Di sisi lain, para pelaku usaha ramai-ramai menyatakan penolakan terhadap usulan lockdown akhir pekan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, banyak sektor usaha yang peningkatan pendapatannya terjadi di akhir pekan.

"Apabila akhir pekan akan dilakukan pembatasan total maka kami dari dunia usaha merasa keberatan," kata Diana, Kamis.

"Khususnya beberapa sektor yang memang mengandalkan akhir pekan terjadi peningkatan omset penjualan," sambungnya.

Menurut Diana, ketidakefektifan PSBB dan PPKM disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan aturan yang tidak seragam di beberapa daerah.

Selain itu, dia menegaskan bahwa dunia usaha sudah ketat menjaga pelaksanaan protokol kesehatan untuk dapat mencegah penularan Covid-19.

"Dan sudah terbukti untuk saat ini kluster penyebaran dari perkantoran sangat kecil, namun di masyarakat muncul klaster baru. Bahkan data Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan 40 persen terpapar melalui klaster keluarga," lanjut Diana.

Keberatan yang sama dinyatakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno.

"Kita sulit menerima itu, ya," ucap Sutrisno ketika dihubungi Kompas.com, Kamis.

Sutrisno mengaku pasrah apabila opsi tersebut nantinya diberlakukan. Akan tetapi, ia meminta pemerintah untuk selektif dengan menerapkan lockdown di tempat-tempat tertentu yang paling mengundang kerumunan.

Pasalnya, lanjut Sutrisno, industri restoran maupun hotel hingga kini belum dapat kembali bangkit seutuhnya.

"Turun semua (pendapatan restoran dan hotel). Tadinya turun 20 persen, sekarang turun lagi. Kalau ada ini (lockdown akhir pekan), bisa semakin parah," katanya.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap pemerintah daerah tidak mengadakan lockdown dan lebih menekankan pada langkah pengetatan mobilitas masyarakat berbasis mikro tingkat desa dan RT/RW.

"Aprindo berharap tidak ada lagi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersifat ujicoba berkaitan seperti lockdown partial yang tidak efektif," ujar Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey dalam keterangan tertulis, Kamis.

Kemudian, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja juga berharap lockdown tidak terjadi agar pengorbanan yang mereka telah keluarkan selama pandemi tidak menjadi sia-sia.

Sebab, menurutnya, lockdown membutuhkan pengorbanan. Hal itu tidak akan efektif apabila dilakukan secara parsial atau pada waktu-waktu tertentu.

"Jangan sampai pengorbanan besar menjadi sia-sia akibat lockdown tidak efektif," kata Alphonzus kepada Kompas.com, Kamis.

Dia juga menegaskan bahwa letak permasalahan ada pada pemerintah yang masih inkonsisten dalam menegakkan aturan.

"Jadi permasalahan sebenarnya adalah perihal penegakan, bukan tentang pemberlakukan tambahan-tambahan pembatasan," ucap Alphonzus.

Karenanya, Alphonzus berharap, pemerintah bisa memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten.

(Reporter: Singgih Wiryono, Rosiana Haryanti , Sonya Teresa Debora, Rindi Nuris Velasrosdela, Ira Gita Natalia Sembiring/ Editor: Sandro Gatra, Egidius Patnistik